TOTABUAN.CO Internasional — Dalam konferensi pers di Dakar, Senegal (27/6), Presiden Obama mengatakan pengungkapan program pengintaian rahasia menunjukkan ada kerapuhan signifikan di Badan Keamanan Nasional AS.
Presiden AS ra mengatakan, pengungkapan program pengintaian rahasia pemerintah oleh seorang mantan kontraktor intelijen menunjukkan bahwa ada kerapuhan yang signifikan di Badan Keamanan Nasional (NSA).
Namun, pada sebuah konperensi pers di Dakar bersama Presiden Senegal Macky Sall Kamis (27/6), pemimpin Amerika itu mengatakan ia tidak ingin melakukan tawar menawar dengan pemerintah-pemerintah asing untuk memastikan kepulangan Edward Snowden sehingga bisa dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan spionase.
Snowden melarikan diri ke Hong Kong dan membocorkan rincian dua program NSA yang memonitor telepon dan komunikasi internet di Amerika. Belakangan, Snowden terbang ke Rusia, di mana ia kini berada di sebuah zona transit di sebuah bandara di Moskow sementara mencari suaka di Ekuador.
Obama mengatakan ia belum menelepon Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meminta ekstradisi Snowden. Obama mengatakan ia seharusnya tidak melakukan itu dan permohonan ekstradisi seharusnya dilakukan melalui jalur-jalur hukum reguler. Sebelumnya, Presiden Putin telah mengatakan bahwa Rusia tidak berencana mengekstradisi Snowden ke Amerika.
Selanjutnya, Presiden Obama mengatakan, keputusan Mahkamah Agung AS pekan ini mengenai pernikahan sesama jenis merupakan kemenangan bagi demokrasi Amerika. Obama menambahkan, tanpa memperdulikan ras, agama, jenis kelamin dan orientasi seksual, penegakan hukum harus memperlakukan orang secara setara.
Obama mengatakan gay dan lesbian harus diperlakukan setara dengan heteroseks di bawah undang-undang di Afrika, di mana banyak negara menganggap homoseks ilegal. Namun, Presiden Sall mengatakan Senegal belum siap untuk melegalkan homoseks.
Mahkamah Agung memutuskan Rabu, pemerintah federal tidak dapat mendefinisikan pernikahan hanya antara seorang pria dan seorang perempuan.
Dalam komentarnya mengenai sebuah keputusan lain, Presiden Obama mengatakan Mahkamah Agung membuat kekeliruan dengan memutuskan pembatalan sebuah pasal di undang-undang hak memilih Amerika.
Mahkamah Agung AS mengatakan, pemerintah menggunakan informasi yang sudah puluhan tahun untuk memutuskan apakah negara bagian atau wilayah yang memiliki sejarah diskriminasi memerlukan persetujuan federal untuk mengubah peraturan memberikan suara.
Menanggapi keputusan ini, Obama mendesak Kongres AS untuk mencari cara lebih mudah bagi rakyat untuk memberikan suara mereka.
sumber: voaindonesia.com
