TOTABUAN.CO BOLTIM – Soal tapal batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dengan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) hingga kini belum tuntas. Rencananya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, berencana akan memanggil pihak eksekutif dalam waktu dekat ini.
Hal ini dipicu karena sejumlah masyarakat Desa Buyat Bersatu meminta kejelasan soal tapal batas agar tak menimbulkan polemik dikemudian hari yang juga dikuatirkan bisa menjadi komoditi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boltim.
“Ini harus jelas, jangan incumben akan menjadi sasaran saat Pilkada. Pemda harus terbuka karena ada anggota DPR RI dan Sekprov yang menyatakan ini sudah selesai tapi Pemda katakan belum. DPRD pun harus turun meminta klarifikasi,” ujar Irwanto warga Buyat.
Terpisah Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto mengatakan, tujuan utama pihak legislatif akan mengundang eksekutif untuk dimintai penjelasan soal tapal batas Boltim – Mitra dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat terutama Desa Buyat bersatu.
“DPRD Boltim, akan menanyakan ke pihak Pemda terkait tapal batas tersebut, yang konon sudah ditandatangani Bupati. Kami akan minta penjelasan,” kata Sachrul kepada sejumlah wartawan.
Syachrul juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan ke Mitra untuk memperjelas tapal batas tersebut. “Jika memang Bupati dijebak saat penandatanganan, ini perlu diketahui. sebab, ini yang diminta kejelasan oleh masyarakat” pungkas Alul sapaan akrabnya.
Diketahui sebelumnya Bupati Boltim telah berjanji akan menyelesaikan masaalah tapal batas sebelum masa jabatannya berakhir.(wan)
