TOTABUAN.CO – Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membagikan tiga kartu sakti yang menjadi andalannya saat kampanye Pilpres lalu.
Selain Klaten, tiga kartu sakti Jokowi ini pun dibagikan juga di Sleman, Yogyakarta dan akan disebar ke sembilan provinsi lain.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, mengatakan, dua kabupaten di dua provinsi yang menerima tiga buah kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Sejahtera (KKS) bukanlah yang terakhir kalinya.
Menurut Puan, selain di dua kabupaten di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DIY, tiga kartu itu pun juga akan dibagikan langsung oleh Presiden di sembilan provinsi.
“Ada sembilan provinsi, 12 desa dan 12 kabupaten dan kota di Indonesia yang akan menerima tiga kartu tersebut selain di Klaten dan Sleman. Untuk kedua kabupaten yang hari ini mendapatkan kartu yang dibagikan sebanyak 4.415 kartu. Sehingga seluruh provinsi keseluruhannya menerimanya,” papar Puan usai mendampingi Presiden Joko Widodo membagikan tiga kartu di Temuwangi, Pedan, Klaten Jawa Tengah, Klaten, Jawa Tengah, Senin (4/5/2015).
Untuk Klaten, ungkap Puan, jumlah kartu yang dibagikan sebanyak 2.655 kartu yang terdiri dari KIS sebanyak 1.646, kemudian KKS sebanyak 532, dan KIP kepada sekitar 477 siswa. Sedangkan jumlah kepala keluarga yang akan menerima sebanyak 532 kepala keluarga.
Sedangkan untuk Sleman kartu yang dibagikan, ungkap Puan, sebanyak 1.216 KIP, 4.415 KIS, dan KKS sebanyak 1.806.
“Harapan kami semoga para penerima kartu ini bisa memanfaatkannya dan tidak ada kendala saat menggunakannya. Karena kartu ini memang ditujukan untuk membantu warga yang kurang mampu,” papar Puan.
Menurut Puan, pemberian kartu secara serentak kepada masyarakat luas ini memang sudah direncanakan sebelumnya.
Karena ketiga kartu tersebut, bagian dari program kerja pemerintahaan Jokowi-JK untuk lima tahun mendatang. Terutama menuntaskan masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan.
Melalui kartu ini nantinya diharapkan kebijakan pembangunan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas bisa tercukupi. Sehingga, masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan gejolak harga yang semakin meningkat.
“Ini bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan menghapus kesenjangan sosial di masyarakat. Karena ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
sumber: okezone.com
