Pilkada Boltim Terancam Molor Hingga 2016

TOTABUAN.CO BOLTIM — Kendati sudah direncanakan Desember 2015 ini pelaksanaan Pilkada namun, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) belum mau berspekulasi. Ini lantaran kondisi anggaran yang  sediakan pemerintah kabupaten dinilai tak cukup.

Hal itu dikatakan Ketua KPUD Boltim Awaludin Umbola saat lekukan konfrensi pers di kantor KPU Boltim Selasa (14/04/2015).

Bacaan Lainnya

“Perlu saya klarifikasi  soal anggaran Pilkada. Di mana anggaran yang diusulkan  sebelumnya pada pembahasan APBD 2015 sudah rasional yakni Rp 13,2 miliar. Namun saat itu hanya  disetujui saat pembahasan hanya 6 miliar,” kata Awaludin di kantornya.

Namun, setelah diusulkan lagi sesuai dengan kajian dan analisa, pihak KPU meminta penambahan dana hanya ditambah Rp 4 miliar. Padahal sudah terjadi kesepakatan, total dana menjadi Rp 12.5 miliar.

“Hasil ini merupakan kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Boltim beberapa waktu lalu,” tambah Awaludin.

Namun, jika anggaran 10 miliar untuk pelaksanaan Pilkada yang disetujui oleh Pemkab Boltim menurutnya, itu adalah keputusan sepihak karena tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat pembahasan  pergeseran anggaran baru-baru ini.

“Jika angka Rp 10 miliar itu yang dijadikan anggaran Pilkada nanti, KPUD  tidak akan mengambil resiko. Sebab angka Rp 12,8 miliar yang sudah disepakati sudah sangat rasional karena sudah melalui penghematan dan sudah melalui standar umum biaya pemkab. Nantinya akan berimbas pada pelaksanaan Pilkada. Karena ada 3 hal yang menyebabkan ditunda/dibatalkan pelaksanaan Pilkada yakni Bencana alam, kerusuhan dan tak cukupnya anggaran. ” tambah salah satu komisioner KPU Boltim Irwan Tololiu.

Namun, meski begitu pihak KPU Boltim masih akan lakukan konsultasi lagi dengan Pemprov dengan alasan ketidaksiapan dana pilkada.

Sebelumnya Kepala DPKAD Boltim Oskar Manoppo mengatakan, bahwa  pada pergeseran anggaran  KPU mendapatkan anggaran sebesar 10 miliar. “Untuk KPU dari sebelumnya dianggarkan Rp 6 M ditambah Rp 4 miliar menjadi 10 miliar. Panwaslu sebelumya Rp 500 juta mengalami ketambahan menjadi Rp 1,5 Miliar, ” kata Oskar belum lama ini.(wan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses