TOTABUAN.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah belum bersungguh-sungguh untuk menurunkan Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay.
Ia menilai, rencana menurunkan biaya haji tidak serius karena rekomendasi dari Komisi VIII tidak ditindaklanjuti pemerintah. Hal tersebut terlihat saat Kelompok II Panja BPIH melakukan kunjungan kerja ke Saudi.
“Rekomendasi Panja BPIH itu kan banyak, termasuk soal pemondokan, katering, transportasi lokal, dan lain-lain. Dari pantauan kami, rekomendasi-rekomendasi itu banyak yang tidak ditindaklanjuti,” kata Saleh melalui pesan singkat yang diterimaMetrotvnews.com, di Jakarta Sabtu (11/4/2015).
Selain itu, Panja BPIH juga menemukan kurang baiknya koordinasi antara pejabat yang ada di Jeddah dengan yang di Jakarta. Buktinya, ada banyak informasi yang tidak sinkron dari masing-masing data. Termasuk soal patokan harga pemondokan.
“Ketika pejabat di sini ditanya tentang apakah mereka mengetahui hasil rapat konsinyering antara DPR dan Kemenag di wisma Kopo minggu lalu, mereka menjawab belum tahu. Akibatnya, data-data yang diperoleh di Jakarta dengan yang di Mekkah itu berbeda,” tandasnya.
Sebagai contoh, pada waktu rapat di wisma Kopo, Kemenag mempresentasikan harga rata-rata pemondokan sebesar 4.850 riyal. Sementara, ketika Panja BPIH bertemu dengan tim kantor urusan haji di Mekkah, harga rata-rata yang mereka presentasikan adalah 4.616 riyal. Berarti ada disparitas harga lebih dari 200 riyal per orang.
“Bandingkan kalau itu dikalikan dengan jumlah jamaah haji reguler kita yang mencapai 155.200 orang. Ini adalah bukti empirik tentang lemahnya koordinasi di antara pejabat yang menangani haji. Walau katanya tiap hari mengirim update, faktanya kami menemukan adanya ketidaksinkronan data,” bebernya.
Selain itu, pada waktu rapat di wisma Kopo, Kementerian Agama tidak menjelaskan berapa jumlah potensi penghematan dari berubahnya rute penerbangan yang saat ini bisa mendarat di Jeddah dan Madinah.
“Setelah dicek kepada petugasnya langsung, diperkirakan bisa menghemat biaya lebih dari Rp5 M. Belum ditambah penghematan biaya katering bagi jamaah selama di bandara,” tukas politisi PAN ini.
sumber: metrotvnews.com
