TOTABUAN.CO BOLTIM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto membantah jika pergeseran anggaran dihambat. Syachrul mengatakan jika keterlambatan disebabkan pihak eksekutif masih dalam penyesuaian untuk anggaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tertata dalam APBD lalu masih terlalu kecil.
“Pihak kami hanya menunggu dari pihak ekesekutif untuk memasukan draf perggeseran anggaran kemudian ditandatangani. Jadi kami bukan menghalangi atau menghambat,” kata Alul panggilan akrabnya.
Bahkan dengan nada tegas, dia membantah soal tudingan di sejumlah media yang memberitakan terkait pengadaan kendaraan dinas baru untuk ketua DPRD.
“Sebenarnya itu bukan untuk ketua dewan, tapi untuk oprasional secretariat dewan (Setwan). Buktinya, kendaran itu sementara dipakai oleh Sekwan karena mobil dinasnya dalam perbaikan,” tambah Politis PAN ini.
Ditemui Jum’at (10/04/2015) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boltim Oskar Manoppo tak menampik jika keterlambatan pemasukan draf pergeseran anggaran ke pihak legislatif. Ini dikarenakan masih menunggu pertemuan dengan pihak KPU untuk menyesuaikan anggaran untuk pelaksanaa pilkada yang sudah memasuki tahapan.
“Draf perggeseran anggaran sudah dimasukan sejak hari Rabu(08/04/2015). Sebenarnya sudah selesai namun pada saat itu hanya menunggu pihak KPUD saja. Rencananya ada pergeseran anggaran sebesar Rp 9,5 Miliar,” kata Oscar.
Untuk total Rp 9.5 miliar, yakni untuk anggaran Pilkada ke KPU Rp 4 miliar, Panwaslu 1 miliar dan sisanya untuk infrastruktur proyek. (wan)
