Bolmong (totabuan.co)— Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Bolaang Mongondow diminta perbanyak sosialisasi baik di lembaga-lembaga publik terlebih ditengah masyarakat. Demikian salah satu dorongan yang muncul dalam seminar sehari yang digelar KTP di kantornya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Lolak Tombolango Nomor 169, Kamis 18 April 2013.
Seminar bertajuk “Mendorong Kabupaten Bolaang Mongondow yang terbuka dan partisipatif” dibuka Bupati Bolmong H Salihi B Mokodongan melalui Sekda Bolmong Drs Farid Asimin MPA sekaligus menjadi pembicara, bersama ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Al Habsi SE. Adapun peserta terdiri dari sejumlah pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Salah satu menjadi perbincangan hangat adalah eksistensi KTP. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 4 dan 5 Tahun 2005.
“Keberadaan komisi ini sangat bermanfaat untuk kepentingan daerah. Olehnya, kami mendorong lembaga ini memperbanyak sosialisasi. Dan sebagai salah satu pimpinan SKPD, ikut mensupport agar anggaran KTP diperhatikan agar lebih optimal dalam menjalankan tupoksinya,” kata Kabag Administrasi Kesra Yahya Fasa.
Dorongan dari aktifis perempuan Bolmong, Dorkas, juga mengalir. Menurut mantan anggota legislator Bolmong ini, keberadaan KTP ditengah masyarakat Bolmong merupakan hal yang harus diperhatikan.
“Sebagai mediator, dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah,” katanya.
Aktifis LSM Garputala Adri Paputungan mengatakan, keberadaan KTP adalah keinginan dari pemerintah.
“Lahirnya KTP dari pemerintah, berarti pemerintah sudah mempertimbangkan segala hal termasuk anggarannya. Kalau KTP tidak disupport anggaran bagaimana bisa bekerja. Padahal ini sangat dibutuhkan demi terwujudnya transparansi dan partisipasi pembangunan di Bolmong,” tandas Paputungan.
Menjawab dorongan peserta seminar yang memadati kantor KTP tersebut, Sekda Farid Asimin mengatakan, support pemerintah untuk kerja KTP akan menjadi perhatian serius.
“KTP adalah mitra, pelibatan KTP diberbagai kegiatan pemerintahan, berupa pembahasan anggaran merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mewujudkan transparansi,” kata Asimin.
Dorongan agar KTP mendapat perhatian serius dari pemerintah juga disampaikan Ketua Komisi yang membidangi pemerintah, Yusra Alhabsi. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, suppor pemerintah sangat menentukan kinerja KTP.
“Infrastruktur dari KTP harus kuat,” ujarnya.
Ketua Komisioner KTP Guesman Laeta menyampaikan terima kasih atas kritik dan support peserta seminar. Menurutnya, KTP bukanlah lembaga yang harus dijauhi ataupun ditakuti oleh lembaga-lembaga publik. KTP adalah mitra pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi.
“Esensi KTP adalah perisai. Keinginan kami salah satunya adalah, setiap lembaga publik transparan berdasarkan aturan. Munculnya kritik, reaksi dari masyarakat karena informasi yang harusnya didapatkan masyarakat tersumbat,” terang Laeta.
Seperti diketahui, di Sulawesi Utara, hanya Kabupaten Bolmong yang memiliki lembaga KTP. Kepengurusan Guesman Laeta, Efendi Abdul Kadir, Adrie Karow, Husni Moko dan Fegie Pandeirot adalah priode ke dua.
(tr02/has)
