TOTABUAN.CO BOLTIM–Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menyesalkan adanya pengurangan jumlah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) para PNS. Apaterlebih para staf mengatakan, kalau pengurangan TKD tersebut terkesan pilih kasih.
Hal ini terungkap ketika TKD di dinas, badan, serta kantor lainnya mengalami penurunan. Namun di dinas pendapatan pengeloaan keuangan asset daerah (PPKAD) dan Inspektorat malah mengalami kenaikan.
“Kalau TKD diturunkan, harusnya secara merata. Jangan yang lain turun, yang lainnya malah naik. Ini namanya tidak adil, ” ujar Hendra Damopolii yang ditemaptkan di bagian Humas Setda Boltim ini.
Kiki Pawewang juga mengaku hal yang sama. Staf di dinas kelautan dan perikanan (DKP) ini juga menganggap pemberian TKD atas dasar beban kerja tidak merata.
” Kalau berbicara beban kerja sayalah orang yang harus mempertanyakannya. Karena tugas saya memonitoring hampir setiap malam wilayah laut Boltim hingga pagi. Monitoring laut, mempertaruhkan keselamatan nayawa saya, jika ada nelayan yang nakal melakukan pengeboman ikan, ” kata Kiki yang diiyakan rekan kerjanya itu.
Namun, salah satu staf bagian Hukum Setda mengatakan, kalau TKD itu merupakan kebijakan pemeritah kabupaten.
“Beda dengan gaji yang merupakan hak kita. Kalau TKD kan hanya kebijakan Pemda harus ada penyesuaian dengan PAD-nya. Namun secara pribadi saya agak sedikit kecewa tapi mau dibilang apa lagi mau tidak mau harus diterima, ” ungkap Nasrudin.
Diketahui jumlah TKD untuk PNS yang berstatus sebagai staf yang ada di Pemkab Boltim mengalami penurunan dari 1 juta menjadi 750 sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Boltim No 6 tahun 2015. Hal ini sebelumnya juga pernah mengalami penurunan pada tahun 2013 yakni dari 1.500 rupiah turun menjadi 1 juta. (wan)
