TOTABUAN.CO – Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung membantah kesimpulan yang dikeluarkan Tim 9, bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat tekanan dari partai terkait pengajuan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut dia, keputusan memilih Budi Gunawan adalah sepenuhnya berasal dari Jokowi.
“Tidak mungkin ada tekanan, kan yang tanda tangan Pak Jokowi, beliau yang memutuskan,” kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).
Pramono menegaskan, tidak ada unsur apa pun yang bisa menekan Presiden, baik perseorangan maupun partai politik. Tokoh yang disegani Jokowi seperti Megawati Soekarnoputri pun, kata dia, tidak mungkin mengintervensi keputusan-keputusan Presiden.
“Jokowi tidak bisa diatur. Jokowi Presiden RI. Tidak mungkin diatur orang per orang. Bahkan saya lihat hampir 2 minggu lebih Mega tidak pernah bertemu Jokowi. Beliau beri kebebasan untuk ambil sikap,” tegas Pramono.
Sedangkan terkait status Budi Gunawan yang merupakan mantan ajudan Megawati, menurut Pramono tidak berarti bahwa Megawati melakukan intervensi terhadap Jokowi.
“Kalau punya preferensi mantan ajudan, ya ajudan kan lulusan terbaik di angkatannya. Kalau ada preferensi tidak salah,” tandas Pramono.
Ketua Tim 9 Syafii Maarif sebelumnya mengatakan Budi Gunawan bukanlah pilihan Jokowi, melainkan ada pihak lain yang mendorong agar presiden mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.
“Jujur, itu sebetulnya pengajuan bukan atas inisiatif Presiden,” kata Syafii di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu 28 Januari 2015.
Syafii mengatakan, informasi soal ini memang tidak keluar dari mulut Presiden Jokowi langsung, melainkan dari sumber yang valid dan terpercaya. “Ini benar, saya mendapat informasi yang cukup bagus,” ucap pria yang biasa disapa Buya Syafii itu.
sumber: liputan6.com
