TOTABUAN.CO — Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait masih adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Kita harus bangun komunikasi yang baik dengan KPK. Rekrutmen, persyaratan, jangan sampai ada indikasi KKN di IPDN,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kantor Kemdagri, Jakarta, Senin (22/12).
“KPK sudah bocorkan di provinsi mana saja. Seharusnya enggak lulus, bisa lulus,” ujarnya.
Dia menyesalkan adanya KKN di IPDN. “Harusnya IPDN ini jadi pelopor kemajuan bangsa, pamong praja yang memiliki integritas, mewakili daerah, jadi sekda (sekretaris daerah) minimal,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, banyak praja yang lolos tidak sesuai peraturan. “[Individu] yang lolosnya tidak sesuai ini tetap kami pantau terus. Tidak masuk ranking kok bisa masuk. Jadi, banyak sekali pada 2014 yang gagal karena tes medis. Jadi enggak fair. Padahal yang olahragawan, pekerja berat dari Papua dikorbankan untuk meloloskan orang lain, itu kan enggak benar,” tukasnya.
Dia menambahkan, komunikasi pihaknya dengan KPK juga berkaitan dengan oknum kepala daerah yang melanggar hukum. “Kami mempersilakan KPK untuk memproses oknum kepala daerah yang langgar hukum, tetapi tetap memegang asas praduga tak bersalah,” katanya.
Disinggung besaran kebocoran anggaran yang diungkap KPK, dia enggan menyebutkannya. “Itu internal kami. Mengenai kuota, aturan-aturan yang tidak fair, indikasi KKN sudah disampaikan ke kami,” ucap Tjahjo.
sumber : beritasatu.com
