TOTABUAN.CO — Wakil Ketua DPR Fadli Zon diminta tak ikut banyak komentar soal konflik yang terjadi di Partai Golkar. Padahal, Fadli kerap mendesak agar Kemenkum HAM tidak intervensi kisruh partai politik.
Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadzily meminta agar pimpinan DPR tidak berpihak. Apalagi, Kemenkum HAM sudah mengesahkan kubu Agung dan Aburizal Bakrie (Ical) dan diminta selesaikan konflik di internal partai.
“Pimpinan DPR tidak boleh berpihak kepada salah satu Fraksi Partai Golkar hasil Munas Bali atau Jakarta. Kedua-duanya mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM,” ujar Ace dalam pesan singkat, Selasa (16/12).
Ace juga menegaskan, dengan keputusan Kemenkum HAM ini maka ketua fraksi yang dibuatnya juga sah secara hukum. Agung Laksono menunjuk Agus Gumiwang sebagai ketua fraksi, sementara Ical menunjuk Ade Komaruddin.
“Maka dengan sendirinya, Ketua Fraksi Partai Golkar yang ditugaskan kami di DPR memiliki kekuatan hukum yang sama,” tegas dia.
Dia pun meminta agar pimpinan DPR tak usah ikut-ikutan dalam konflik ini. Telebih, pimpinan DPR itu dari partai lain. “Apalagi jika Pimpinan DPR-nya dari partai lain. Tidak usah urusin partai kami, lebih baik urus partainya,” pungkasnya.
sumber : merdeka.com
