TOTABUAN.CO — Rapat Paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI Jakarta kembali ditunda. Awalnya, paripurna akan digelar pada Rabu (3/12), namun karena belum terjadi kesepakatan final antara sembilan fraksi untuk pengisian 15 posisi pimpinan komisi.
Lalu, paripurna pun ditunda dan direncanakan akan diadakan hari ini, Jumat. Ternyata paripurna AKD harus ditunda kembali, karena DPRD DKI memutuskan untuk menggelar rapat pimpinan gabungan, yaitu pimpinan dewan (Ketua dan 4 Wakil DPRD DKI) dan pimpinan 9 Fraksi DPRD DKI, hari ini.
Kemudian, rencananya rapat paripurna AKD akan dilakukan pada pekan depan, Senin (8/12). Namun itu pun harus menunggu hasil dari rapat pimpinan gabungan.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede membenarkan hal tersebut. Rapat paripurna dipastikan batal digelar hari ini. Karena hari ini pimpinan dewan dan pimpinan fraksi dijadwalkan akan rapat pimpinan gabungan untuk membahas rapat paripurna AKD pekan depan.
“Untuk pelaksanaan rapat paripurna AKD, sebenarnya masih menunggu hasil dari rapat pimpinan gabungan. Sebab dalam rapat tersebut akan diputuskan waktu pelaksanaan paripurna. Tapi sih sudah ada kesepakatan lisan kalau Senin dilaksanakan paripurnanya,” kata Mangara, Jumat (5/12).
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik mengatakan rapat paripurna AKD batal dilaksanakan hari ini. Karena masih menunggu Fraksi Golkar masih berada di Bali, mengikuti musyawarah nasional (munas).
Sementara untuk pembagian 15 posisi pimpinan di lima komisi, menurutnya sudah rampung. Karena dibagi secara proporsional diantara lima fraksi peraih suara terbanyak dalam Pemilukada DKI. Yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan Fraksi Demokrat-PAN.
“Pada prinsipnya pembagian AKD sudah selesai. Karena sudah dibagi secara proporsional. Yang penting kan sudah ada Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi A hingga komisi E,” ujarnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembagian lima kursi ketua, lima kursi wakil ketua dan lima kursi sekretaris di lima komisi sudah memasuki tahap final. Hal itu akan diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan hari ini. Jika semua pimpinan dewan dan fraksi menyetujui pembagian tersebut, maka akan digelar rapat paripurna untuk mengesahkannya.
“Yang penting pembagiannya proporsional saja. Yang penting 106 anggota dewan harus kuat dan solid, kalau nggak, gimana mau bangun Jakarta menjadi lebih baik,” kata Prasetyo.
Menurutnya, tawaran posisi pimpinan komisi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah disesuaikan dengan keinginan Koalisi Merah Putih (KMP).
“Setelah ini, kita akan gelar rapat pimpinan hari ini, baru rapat paripurna,” tuturnya.
Politisi PDI-P ini menerangkan dua komisi yang diperebutkan sembilan fraksi adalah Komisi D bidang Pembangunan dan Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat.
Melihat dari perolehan suara, seharusnya Fraksi PDI-P mendapat dua komisi tersebut. Namun, akhirnya setelah pembahasan antara KIH dan KMP, akhirnya lima fraksi peraih suara terbanyak masing-masing mendapatkan satu kursi ketua komisi.
“Memang komisi D dan E yang paling diperebutkan. Harusnya PDI-P dapat dua komisi. Tapi kita nggak mau seperti itu. Jadi secara proporsional Komisi A punya Fraksi PPP, Komisi B punya PKS, Komisi C punya Demokrat, Komisi D punya Fraksi Gerindra dan Komisi E punya PDI-P,” terangnya.
sumber : beritasatu.com
