TOTABUAN.CO BOLSEL—Sekretaris DPRD Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) Wahyudin Kadullah mengaku kecewa ke bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pasalnya target pembangunan kantor DPRD yang berlokasi di kompleks perkantoran Panango yang seharusnya selesai pada September 2014, melenceng dari target.
“Selaku kuasa penggunan anggaran saya kecewa. Perencanaannya tidak becus. Pada pekerjaan lanjutan tahun depan kita akan mengangkat PPK baru. Dan saya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas pekerjaan umum (PU),” tegas Kadullah.
Akhir tahun lalu, Pemkab menganggarkan Rp 7,5 Milyar pada APBD 2014 mengikuti asumsi dari PPK. Bahwa dengan dana sebesar itu pekerjaan sudah rampung 100 persen. Tapi kenyataannya, anggaran tersebut masih kurang. Terbukti, sampai sekarang gedung kantor DPRD belum juga rampung dan kembali diusulkan tambahan Rp 3 Miliar pada APBD 2015 untuk pekerjaan lanjutan.
“Untuk pekerjaan lanjutan, lagi-lagi PPK (Mardan) berasumsi katanya butuh tambahan Rp 5 Milyar. Kami anggap itu terlalu boros, karenanya kita hanya anggarkan Rp 3 Milyar,” tutur Kadullah.
“Dan Rp 3 Milyar ini akan dioptimalkan. Sisa pekerjaan gedung harus selesai, termasuk pekerjaan taman,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Bolsel Abdul Rajak Bunsal ikut menanggapi soal kinerja PPK. Tahun lalu kami menganggarkan Rp 7,5 Milyar karena mengikuti asumsi PPK. Katanya, dengan biaya ini pekerjaan akan selesai 100 persen. “Saya sepakat dengan Sekwan, ganti saja PPK,” ucap Ketua Partai Golkar Bolsel ini.
PPK Proyek Kantor Dekab ini adalah salah satu Kepala Bidang di PU, Mardan Anasiru. Ketika dikonfirmasi, Mardan membantah telah terjadi pembekakan anggaran. “Tidak ada pembengkakan anggaran. hanya saja ada perubahan-perubahan desain karena menyesuaikan kondisi di lapangan. Secara otomatis akan berpengaruh pada pembiayaan,” terang Mardan.(Tr2/Has)
