TOTABUAN.CO — Wasekjen PKS Fahri Hamzah meminta agar Presiden Jokowi mengangkat penasihat politik hukum dan keamanan Istana yang pintar. Dia tak ingin Jokowi terus melakukan kesalahan dalam etika bernegara.
Fahri mengomentari hal ini terkait pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edy Pudjianto yang meminta Kapolri tidak keluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Golkar di Bali. Menurut dia, bukan eranya lagi pemerintah intervensi partai politik.
“Mau ingatkan jangan sampai independensi parpol kembali tercoreng yang kasat mata,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).
Fahri tak ingin dalam kasus Munas Golkar ini terjadi seperti intervensi Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy di PPP. Padahal internal PPP sendiri masih dalam keadaan terbelah.
“Saya harapkan Jokowi memiliki penasihat politik dan hukum yang canggih,” imbuhnya.
Fahri memaklumi jika Jokowi tak paham soal situasi politik nasional. Oleh sebab itu, dia berharap Jokowi menunjuk penasihatnya yang pintar.
“Jokowi boleh tidak mengerti banyak masalah, mantan wali kota tidak terbiasa dengan politik nasional. Tapi penasihatnya jangan bodoh,” ujarnya.
sumber : merdeka.com
