TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Dari sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan DP4KKP terbilang tak maksimal dalam pendapatan asli daerah (PAD) hingga 31 Oktober 2015.
Tapi realisasi PAD tersebut tidak sepenuhnya harus dianggap negative. Pasalnya, perolehan PAD di dinas kesehatan yang dipimpin dr Salmon Helweldery ini mengandalkan uang orang sakit dari sektor retribusi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Itu artinya, lebih banyak orang sakit maka pemasukan PAD juga meningkat.
“Dinkes sebenarnya bukan sebagai sumber utama PAD. Kalau PAD naik berarti banyak orang sakit, kalau PAD turun bertarti jumlah orang sakit menurun,” kilah Helweldery.
Selain Dinkes, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DP4KKP) juga masih jongkok. Dari target Rp 20 juta, baru terealisasi Rp 9,1 juta.
DP4KKP memiliki dua sektor perolehan PAD, pertama retribusi rumah makan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 telah mencapai 91 persen. Dan sektor retribusi izin usaha perikanan sama sekali nol dari target Rp 10 juta.
Kepala DP4KKP Hardi Mokodompit mengatakan, nihilnya sektor tersebut karena sengaja tak menagih izin kolam deras. “Kami mau menangih, sementara kolam air deras masyarakat tidak dikomersilkan. Sehingga yang ditagih tinggal retribusi pemotongan hewan,” jelasnya.
Legislator Dekot KK Meidi Makalalag dihubungi terpisah berjanji akan menopang sumber-sumber PAD DP4KKP kedepan. Diantaranya, adalah pemanfaatan penjualan bibit benih ikan dan pemanfaatan Balai Benih Ikan (BBI) di Bungko.
“Target pertama kita ada perda retribusi benih ikan. Kita memiliki kolam pembibitan yang bisa memproduksi ratusan bibit setiap bulannya. Dan itu akan dimanfaatkan untuk PAD yang diatur dalam perda,” pungkas politisi PDIP ini. (Has)
