TOTABUAN.CO BOLTIM — Kisruh yang terjadi ditubuh partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten bolmong Timur (Boltim) hingga kini belum usai. Bahkan Rabu (19/11/2014) tim dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulut yang dipimpin Petrus Poluaan akhirnya menonaktifkan Ketua DPC Chandra Modeong lewat rapat yang dihadiri para kader partai.
Chandra ketika dihubungi menanggapi secara dingin terkait penonaktifan dirinya sebagai pimpinan partau besutan Wiranto itu. Kata dia, saat ini dia berada di Jakarta dan akan menghadap ke DPP untuk melaporkan terkait penonaktifan itu.
” Saya rasa itu sepihak. Karena saya saja tidak diberikan undangan. Harusnya rapat itu diselenggarakn oleg DPC bukan DPD. DPD itu hanya tamu, maka harus kita terima di kantor sekretariat partai,” kata Chan.
Dia menambahkan, kalau apa yang dilakukan oleh DPD semata-mata sepihak. Sebab lanjut Chandra, kisruh yang terjadi di partai Hanura Boltim antara DPC dengan kader, bukan antara DPC dengan DPD.
“Kan kisruh waktu lalu, jelas kader melanggar peraturan oraganisasi. Saya rasa pihak DPP untuk lebih bijak,”kata dia.
Bahkan alasan kenapa dia tidak hadir meski ketua DPD dan Ketua penasehat hadir dalam rapat, karena rapat itu dibuat oleh mereka yang bukan kader lagi. Mereka itu sudah diberikan sangsi karena melanggar aturan partai,pungkasnya.
Terpisah Ketua DPC Hanura Bolmong Selatan (Bolsel) Riston Mokoagow menilai penonaktifan Chandra sudah inskonstitusional. Artinya pihak DPD terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan.
“Lepas salah dan benar yang jelas, dalam intruksi partai tidak ada Muscalub sebelum ada Munas. Dan itu jelas. Sekarang siapa yang akan diberikan Mandat ketika terjadi penonaktifan,” tambah mantan wakil DPRD Bolsel ini. (Has)
