TOTABUAN.CO — Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan tiga kartu sakti. Yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu itu merupakan kompensasi sebelum harga BBM dinaikkan. Namun sampai kini pembagian kartu belum merata.
Hal itu terungkap saat Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil beberapa menteri. Dalam pertemuan itu mereka mengevaluasi tiga kartu sakti itu yang sudah berjalan 10 hari.
Menko Pembangunan Manusia (PMK) Puan Maharani mengatakan sampai saat ini pembagian tiga kartu itu belum merata.
Hal itu disebabkan sampai kini pemerintah masih mencocokan data tiga kartu itu dengan program bentukan mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Misalnya KIS dicocokkan dengan data BPJS, KIP dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan KKS dengan bantuan langsung tunai (BLT). “Masih validasi data. Harapan kami semuanya cocok,” jelasnya.
Politisi PDIP itu mengaku, pencocokan data itu penting. Sebab hal itu untuk menghindari data ganda. Selain validasi, ada juga penambahan data. Puan mengatakan, penambahan itu memakan waktu.
Sebab mau tidak mau pemda setempat harus menyeleksi orang tersebut apakah layak mendapatkan bantuan apa tidak. “Kami cek dulu datanya di Kemendagri agar satu orang tidak mendapat dobel,” paparnya.
Putri Megawati Soekarno Putri itu mengaku kartu itu tidak akan tersebar merata tahun ini. Sebab, untuk memvalidasi data serta menyebarkannya membutuhkan waktu yang lama.
Saat ini dari data sementara Kemenko PMK, KIP, KKS dan KIS baru tersebar sekitar 1000 kartu. Dia memperkirakan kartu itu bisa dimiliki oleh semua keluarga pra sejahtera tahun depan.
Untuk solusinya, Puan mengatakan masyarakat yang belum menerima tiga kartu itu bisa menggunakan kartu lama. Seperti KIS yang dulunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS. Sedangkan KIP bisa menggunakan BOS atau BSM. “Kebijakan kami kartu lama tetap berlaku sebelum kartu baru diterima,” ujarnya.
Pernyataan yang sama datang dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansyah. Dia mengatakan bahwa sampai kini tiga kartu itu belum bisa tersebar merata. Sebab masih dalam proses transisi.
Dia mencontohkan program JKN di BPJS. Untuk menjalankan program itu pemerintah butuh waktu satu tahun. “Sama dengan itu. Program ini tidak bisa berjalan dengan cepat. Perlu validasi data,” jelasnya.
sumber : jpnn.com
