TOTABUAN.CO – Perseteruan antarkubu di parlemen membuat publik makin tidak simpatik. Agar kepercayaan masyarakat kembali tumbuh, DPR disarankan segera “bertaubat”.“Performance anggota Dewan tidak sesuai dengan harapan rakyat. Mereka bisa dinilai tak amanah ketika sibuk dengan dirinya sendiri dan kelompoknya saja,” kata Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, kepada Okezone, Jumat (7/11/2014).
Padahal, kata Wiwik, sapaan akrab Siti, banyak tugas anggota DPR yang sudah menunggu, salah satunya melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. “DPR harus cepat move on, dan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran,” lanjutnya.
Wiwik menambahkan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah mulai bekerja dan butuh pengawasan dari anggota DPR. “Bagaimana pemerintah akan bekerja maksimal kalau DPR-nya secara politik tidak mendukung dan malah menghambat,” tuturnya.
Disinggung soalnya terbelahnya anggota legislatif, hingga wacana DPR tandingan, Wiwik mengatakan, tidak ada dualisme kepemimpinan di Parlemen.
“Secara Konstitusional DPR tidak boleh terbelah. Hanya ada satu DPR dan kepemimpinan dan alat kelengkapannya. Secara institusiomal dan formal harus seperti itu. Tapi, kalau para politisi di DPR melakukan manuver politik dengan cara vivere pere coloso seperti itu, mereka akan berhadapan langsung dengan konstitusi,” pungkasnya.
sumber: okezone.com
