BOLMONG (totabuan.co)– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow (Bolmong) Abdul Kadir Mangkat menilai eksekutif banyak mengabaikan terhadap sejumlah rekomendasi dari legislatif. Kinerja pemerintahan pun tak maksimal, bahkan cenderung tak tertata rapih.
Penilaian Kadir tersebut terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah Bolmong tahun anggaran 2012.
“Dewan akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas LKPj yang telah diserahkan oleh eksekutif,” ujar Kadir Jumat 24 Mei 2013.
Dikatakan sejumlah rekomendasi yang telah kami sampaikan hampir tidak pernah ditindaklanjuti oleh eksekutif. Jadi bukan tidak mungkin pula kami menarik semua rekomendasi, kata Kadir.
Diketahui, DPRD Bolmong gelar rapat paripurna LKPj tahap pertama, Kamis 23 Mei 2013 lalu, molor hingga hampir tiga jam. Enam fraksi di DPRD Bolmong menyetujui LKPj tersebut untuk dibahas. Pembahasan akan dilakukan oleh Pansus yang merupakan perwakilan setiap fraksi.
“Tidak ada ketentuan mengenai jumlah anggota pansus. Namun yang pasti berdasarkan perwakilan dari tiap fraksi dengan menganut asas proporsional. Artinya, fraksi yang mempunyai yang mempunyai anggota banyak, tentu perwakilannya akan lebih banyak dibandingkan fraksi lainya,” kata Kadir.
[has]
