TOTABUAN.CO — Baru menjabat tiga hari sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi sudah membuat gebrakan, Rabu (29/10). Salah satunya adalah mewajibkan seluruh perwakilan pemerintah Indonesia atau diplomat-diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertugas di luar negeri untuk blusukan.
Blusukan ini memiliki makna berbeda dengan yang sering kita ketahui dari apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Blusukan ala diplomat adalah aktif melakukan lobi-lobi dengan pemerintah negara setempat. Gunanya untuk menjual Indonesia di sana,” jelasnya saat temu media di kemenlu, Rabu (29/10).
Menlu perempuan pertama ini mencontohkan di bidang pariwisata misalnya. Para diplomat harus mengetahui angka turis dari negara tersebut yang melakukan perjalanan wisata ke Indonesia. “Jika terlihat turun, diplomat harus segera turun tangan. Dengan cara, meminta laporan dari negara setempat dan melakukan analisa untuk mengetahui penyebab penurunan angka tersebut,” tambahnya.
Contoh lain, lanjut dia, adalah mempromosikan penerbangan menggunakan Garuda jika ada rute yang melayani ke negara setempat. “Perlu perubahan mindset bagi diplomat kita, bahwa kita harus lebih aktif dalam masalah ekonomi. Kita blusukan, beri guidelines yang jelas bagi mereka. Semua kita lakukan untuk menjual Indonesia di sana,” ujarnya.
Untuk kegiatan blusukan ini tentu mengindikasikan adanya anggaran khusus bagi para diplomat di sana. Menjawab hal itu, mantan Dubes RI untuk Belanda ini menuturkan bahwa pihaknya juga berharap demikian. Ia berharap akan ada penambahan anggaran.
Namun menurut dia, ada tidak adanya tambahan ini para diplomat akan tetap melaksanakan blusukan yang menjadi salah satu program Kemenlu ini. “Mudah-mudahan ada tambahan. Tapi kalaupun tidak, kita sudah terbiasa bekerja dengan anggaran yang ada. Namanya juga diplomat, pejuang,” tandasnya.
sumber : jpnn.com
