TOTABUAN.CO — Politikus Partai Golongan Karya Poempida Hidayatulloh bersikukuh, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar harus sesuai Anggaran Dawar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.
“Mahkamah partai tidak berhak memutuskan apapun, karena mahkamah partai dibentuk oleh dewan pengurus yang sudah demisioner secara AD/ART,” tukas Poempida kepada Metrotvnews.com, Selasa (14/10/2014).
Poempida mengatakan Poros Muda Golkar telah mengultimatum Dewan Pimpinan Pusat Golkar untuk segera menyelenggarajan munas sesuai AD/ART, yakni bi bulan Oktober 2014. Sebab AD/ART adalah aturan dasar partai politik yang legitimasinya diakui dalam UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
“Apabila tidak, maka akan ada tindakan politik dan hukum sesuai dengan ultimatum tersebut,” tegas Poempida.
Sumber : metrotvnews.com
