TOTABUAN.CO — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay menangkap kesan Jokowi tersandera partai pendukung. Alhasil, dia tidak punya hak penuh dalam menentukan kabinet. Menurutnya, proses seleksi menteri kabinet Jokowi-JK berjalan tidak transparan.
“Bukan tidak mungkin orang-orang di sekeliling Jokowi ikut berperan dalam memilih menteri. Bahkan, tidak jarang orang-orang di lingkaran itu malah lebih dominan,” kata Saleh, Senin (13/10).
Saleh juga mengakui bahwa, awalnya publik mengapresiasi sikap terbuka Jokowi. Apalagi, Jokowi menjanjikan akan mengakomodir usulan masyarakat.
Tidak heran bila sosial media ramai-ramai membuat jajak pendapat dan mengusulkan nama yang dinilai layak untuk duduk sebegai menteri.
Namun, kata Saleh, perlu disadari penyusunan kabinet sulit dilakukan secara terbuka. Realitas politik menunjukkan bahwa presiden tidak hanya membutuhkan orang-orang profesional, tetapi lebih dari itu presiden juga membutuhkan orang-orang yang memiliki dukungan politik yang besar.
“Sayangnya pada realitas politiknya, Jokowi tidak bisa menghindari intervensi partai-partai politik pendukung. Apalagi, situasi politik yang agak terbelah seperti sekarang. Jokowi akan tersandera dengan peta pengamanan kebijakannya oleh partai-partai yang ada di sekitarnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, yang menjadi masalah adalah Jokowi jauh hari sebelumnya telah mengatakan, bahwa koalisi yang dibangunnya adalah koalisi tanpa syarat.
Pertimbangan penunjukan orang-orang yang terlibat di kabinetnya adalah murni pertimbangan profesionalisme. Artinya lanjut Saleh, jika pernyataan itu kalau itu diingkari, akan memberatkan Jokowi sendiri.
“Orang bisa saja beranggapan bahwa dia tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Kalau dalam penyusunan kabinet sudah seperti itu, bagaimana dengan implementasi kebijakan-kebijakannya ke depan,” pungkasnya.
Sumber : jpnn.com
