TOTABUAN.CO — Setelah memenangkan kursi pimpinan parlemen, Koalisi Merah Putih (KMP) berencana menyapu bersih seluruh posisi di alat kelengkapan dewan. KMP seakan tidak memberi peluang bagi parpol di luar koalisi. Bagaimana sikap PDIP?
“Kita sudah ikhlas jika memang mereka mau sapu bersih ini, tapi harus dicatat ini melebihi rezim Suharto,” ujar Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan saat berbincang, Rabu (8/10/2014).
Trimedya beralasan, rezim Suharto masih memberikan posisi kepada PPP dan PDI saat itu untuk mengisi kursi-kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan. Karena itu rencana KMP untuk menyapu bersih parlemen sangat berlebihan dan membuat demokratisasi di Indonesia mundur.
Namun demikian, Trimedya mengatakan PDIP tetap akan melakukan komunikasi politik. PDIP mengaku siap apabila akhirnya komunikasi politik yang dibangun menemui jalan buntu, dan PDIP tidak mendapatkan apa-apa di DPR.
“Iya dong, Mba Puan tetap akan melakukan komunikasi politik sesuai ditugasi Bu Mega. Tapi kalau gayanya begini, kemungkinan besar kayaknya enggak dapat juga (posisi di alat kelengkapan). Kami sudah siap tidak dapat apapun. Tapi kami akan sampaikan ke masyarakat melalui pers, inilah rezim yang lebih mundur dari rezim Suharto karena merasa menguasai tirani mayoritas,” cetusnya.
Sebelumnya, beredar matriks berisi pembagian jatah ketua komisi dan alat kelengkapan DPR bagi fraksi di dalam Koalisi Merah Putih di masyarakat. Dalam dokumen itu, Golkar mendapat jatah kursi ketua komisi paling banyak, yaitu 3 kursi. Anggota KMP yang lain, yaitu Gerindra dan PAN masing-masing dua kursi, PKS dan PPP satu kursi. Partai Demokrat (PD) juga kebagian jatah dua kursi ketua komisi.
sumber : detiknews.com
