TOTABUAN.CO — Kericuhan saat sidang paripurna penetapan pimpinan DPR periode 2014-2019 memperburuk citra DPR. Anggota Dewan dinilai tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan baik atau tidak bisa menjalin konsensus, tetapi malah lebih mengedepankan konflik.
“Itu (kericuhan) memperburuk citra DPR karena mereka itu tidak mampu untuk melakukan permusyawaratan seperti yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia ini,” kata pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Ahmad Sabiq di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2014), seperti dikutipAntara.
Menurut dia, semestinya pemilihan pimpinan DPR dilaksanakan dengan permusyawaratan. Jika tidak bisa dengan musyawarah,voting jalan terakhir. Namun, dalam sidang paripurna tersebut, ia tidak melihat ada upaya permusyawaratan di antara anggota DPR.
“Hanya menang-menangan saja. Sementara yang sudah pasti kalah, kemudian ngambek, walk out, dan seterusnya,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Ahmad menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan ketidakdewasaan para politisi di DPR dalam berpolitik. Meski demikian, dia menganggap kericuhan yang terjadi tak lama setelah pelantikan itu tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Kejadian seperti itu sebuah tontonan yang sering kali dilihat.
“Namun, itu memperburuk citra DPR. Bahkan, sangat mungkin akan kembali terulang karena yang perdana saja sudah diawali dengan hal seperti itu (ricuh). Dapat kita prediksikan bahwa pola-pola konflik dapat terus terjadi,” kata dia.
Sumber : kompas.com
