TOTABUAN.CO JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengakui banyak kalangan masyarakat yang menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, menurut Agung, penolakan tersebut muncul karena kebanyakan rakyat tidak mengerti keuntungan yang akan ditimbulkan dari pilkada melalui DPRD ini.
“Memang kita mengakui cukup banyak, tapi saya kira perlu dijelaskan. Kalau arahnya nanti memang ke DPRD perlu ada sosialisasi supaya masyarakat tahu betul dan mengerti betul,” kata Agung usai menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 2014, di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (13/9/2014) sore.
Dengan memeberikan penjelasan, dia meyakini nantinya masyarakat akan mengerti betul mengenai kekurangan pilkada yang selama ini diselenggarakan secara langsung. Sebagai Ketua Umum Kosgoro, Agung mengaku menyerahkan semua keputusan kepada DPP Partai Golkar. Dia secara pribadi, memilih pelaksanaan pilkada dipilih oleh DPRD sehingga menghemat anggaran negara.
“Kedua-duanya sah menurut konstitusi. Asal demokratis bisadirectly (dipilih langsung), bisa indirectly (dipilih DPRD),” ujar Agung.
RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.
sumber: kompas.com
