TOTABUAN.CO BOLMONG– Dalam rangka mewujudkan penyusunan dan pelaksanaan APBD pro rakyat, Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Hi Salihi Mokodongan hadiri Sosialisasi Penyusunan dan Pelaksanaan APBD yang memprioritaskan ekonomi kerakyatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Propinsi Sulut pada Selasa (12/8) di ruang Huyula kantor Gubernur Sulut.
Kegiatan yang bertujuan mewujudkan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel ini, dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang dan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Dadang Kurnia, Deputi KPK Bidang Pencegahan, Direktur Litbang KPK, Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho, Kepala BPKP Sulut, para Bupati dan Walikota, para Sekda, Inspektur, Kepala Bappeda Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut serta pejabat lainnya.
Dalam sambutannya Gubernur SHS menegaskan bahwa APBD digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat, untuk peningkatan kemakmuran rakyat dan bukan untuk kelompok tertentu. Paradigma anggaran harus bertumpu pada kepentingan publik transparan dan akuntabel, olehnya APBD Prorakyat bicara tentang aspek dasar kebutuhan rakyat.
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyampaikan materi “Penyusunan dan Pelaksanaan APBD yang Memprioritaskan Kepentingan Umum”, sedangkan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawanan Dadang Kurnia menyampaikan materi “Peran APIP dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD yang Memprioritaskan Kepentingan Publik” dan pakar ekonomi dari CORE Dr Hendri Saparini menyampaikan materi “APBD Pro Kepentingan Publik” yang dipandu oleh Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan selaku Moderator.
Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan hadir bersama Sekda Farid Asimin , Inspektur Kabupaten Abdul Latief dan Plt Kepala Bappeda Imi Manangin SE. (**)
