Tuntutan Sopir Angkot Soal Bus Damri, Masih Buntu

Aksi para sopir saat menghadang bus Damri saat melintas di depan terminal Bonawang Kotamobagu

Aksi para sopir saat menghadang  bus Damri saat melintas di depan terminal Bonawang Kotamobagu
Aksi para sopir saat menghadang bus Damri saat melintas di depan terminal Bonawang Kotamobagu

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU – Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi Dan Informasi (Dishubparkominfo) Kotamobagu menggelar pertemuan dengan Asosiasi Sopir Angkutan Bolmong Raya (Asabraya), Selasa (10/6) di kantor Dishubparkominfo Kotamobagu.

Pertemuan tersebut menindaklanjuti aksi demo Asabraya yang menuntut agar angkutan Damri tidak lagi beroperasi di Dumoga dan Pinolosian. Namun, pertemuan itu barakhir buntu. Sebab, Dishub Bolmong dan Bolmong Selatan tidak hadir dalam pertemuan itu.

Bacaan Lainnya

“Kami hanya memfasilitasi. Karena yang melakukan demo adalah sopir angkutan dari Dumoga dan Bolsel, seharusnya Dishub di dua daerah itu hadir,” ujar Arwin Kumayas, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dishubparkominfo.

Dikatannya, pertemuan itu akan kembali digelar pada Rabu (11/06) besok. Dia berharap Dishub Bolmong dan Bolsel bisa hadir dalam perteman itu. Karena  demo sopir angkutan ini berimbas dengan terlantarnya penumpang dari Kotamobagu menuju Domoga dan Pinolosian.

Menurutnya, dalam pertemuan Selasa (10/6), sudah ada beberapa poin keputusan. Poin pertama, bus Damri yang beroperasi dari Manado-Pinolosian hanya pagi hari, dan dari Pinolisian-Manado sore hari.

Kedua, Instansi atau kelompok masyarakat yang akan menggunakan bus damri harus berkoordinasi dengan Dishub Propinsi dan Dishub Kabupaten/Kota.

Ketiga, damri tidak dibenarkan menambah armada serta penggunaan armada yang bersifat insidentil dan harus berkoodinasi dengan Dishub Propinsi dan Dishub Kabupaten/Kota.

Dan Keempat, Damri juga dilarang memuat penumpang diluar terminal.

“Namun poin pertama di tolak oleh Perum Damri dan sejumlah masyarakat,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dishubkominfo Bolmong Ramlah Mokodongan mengatakan, pihaknya tidak mendapatkan undangan resmi dalam pertemuan itu. “Kan seharusnya harus ada undangan resmi. Agar pertemuan itu saya laporkan ke atasan,” katanya.

Ketika disinggung terkait protes Asabraya soal rute Damri, Ramlah mengaku itu merupakan kewenangan Perum Damri.

“Soal rute itu kewengan Perum Damri. Namun terkait dengan aspirasi para sopir angkot ini saya akan berkoordinasi dengan Dishub Propinsi,” ujarnya.(Has)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses