TOTABUAN.CO BOLMONG—Aksi penyegelan sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sebagai bentuk protes rolling pejabat yang dilakukan Pemkab, mendapat perhatian serius DPRD . Bahkan telah membentuk panitia khusus (Pansus) guna menindaklanjuti persoalan itu.
Apalagi, belakang para legislator terus menerima laporan langsung dari sejumlah kepala sekolah (Kepsek) yang menilai ada kejanggalan dalam rolling tersebut.
Personil Komisi III Welty Komaling menegaskan, pekan ini Pansus akan segera memanggil pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) serta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), guna meminta klarifikasi.
“Selasa kita mulai panggil pihak-pihak terkait. Kita tinggal menentukan pimpinan Pansus,” kata Welty, Minggu (18/5).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, salah satu persoalan mendasar yang akan ditelusuri Pansus yakni, adanya dugaan komersialisasi jabatan Kepsek.
“Ada dugaan penyetoran sejumlah uang kepada oknum-oknum yang duduk di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),’’ kata Welty, Minggu (18/5).
Jika dalam penelusuran Pansus didapati adanya permainan uang dalam rolling, maka Pansus akan membuat rekomendasi untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum.
“Kami juga akan membuat rekomendasi penggantian oknum-oknum pejabat yang terlibat,” ujarnya.
Ketua komisi I, Yusra Alhabsyi, mengatakan DPRD akan menelusuri laporan dari para Kepsek yang masuk ke DPRD sejak pekan lalu. ‘’Pansus akan menindaklanjutinya dengan mendengarkan klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait. Dalam waktu dekat kami akan mengundang pihak-pihak dimaksud,” kata Yusra.
Sebelumnya, usai rolling yang digelar Pemkab pada, Jumat (9/5), sejumlah warga yang tidak terima kebijakan tersebut menyegel empat sekolah. Masing-masing, SD Negeri 1 dan 2 Imandi Kecamatan Dumoga Timur, SD Negeri 2 Poopo Barat Kecamatan Passi Timur dan SMA Negeri 1 Sangtombolang Kecamatan Sangtombolang.(Irgi/Has)
