NASIONAL (totabuan.co) – Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Senin 6 Mei 2013 melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, berserta jajarannya, dan ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) yang juga didampingi oleh staf khusus Kepresidenan Bidang Otonomi Khusus Velix Wanggai di ruang kerjannya di Gedung DPR, Senayan Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai permasalahan yang terjadi di Papua dan mengenai Papua. Salah satunya terkait dengan pembentukan dan pendirian kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kantor berita Free West Papua di Oxford, Inggris. “Berkaitan dengan berita itu, saya ingin tahu pendapat Gubernur Papua yang baru, Pak Lukas,” tanya Priyo.
Saat itu Gubernur Papua, Lukas menegaskan bahwa NKRI merupakan harga mati bagi seluruh masyarakat Papua, meski diakuinya untuk kedepannya masih banyak yang harus di benahi atau diperbaiki. Diantaranya bagi rakyat Papua, termasuk didalamnnya kesehatan dan pendidikan.
“NKRI harga mati, tugas saya dan teman-teman di Papuan untuk mensejahterakan rakyat Papauan secara keseluruhan. Karena saya menilai, Negera yang paling hebat adalah Negera Indonesia. Saya sudah pernah tinggal di Australia, dan di negara lain, tapi tidak ada sehebat Indonesia, dimana kita bisa duduk dan bicara seperti ini,” ungkap Lukas.
Dengan pernyataan dari Gubernur Papua itu, Priyo menganggap tidak ada satu negarapun yang bisa menyangsikan kedaulatan Negara Indonesia di Papua, termasuk Inggris. Bahkan lebih lanjut Priyo menggap pemerintah terlalu lembek menanggapi berita tersebut.
“Hidup itu harus sawang sinawang atau hormat menghormati. Jika Inggris tidak ingin kedaulatannya juga diganggu, maka hormatilah kita (Indonesia, Red) juga. Untuk hal ini saya meminta dengan sangat agar Menlu Marty Natalegawa untuk tidak hanya menunggu, tapi harus langsung bereaksi.
Pada berita lain sebelumnya, Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah agar melayangkan protes keras terhadap Perdana Menteri (PM) Inggris dan Ratu Inggris atas didirikannya kantor perwakilan Organiasi Papuan Merdeka (OPM) di Kota Oxford. Berita yang beredar, kantor perwakilan OPM di buka pada 28 April 2013. Ia menilai Inggris sudah terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
“Pemerintah Indoensia harus protes keras secara resmi kepada PM Inggris dan Ratu Inggris, karena ini terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Saya juga menyayangkan pernyataan Inggris yang senang dan nyaman dengan adanya OPM,” ujar Priyo ketika ditemui wartawan di Gedung Nusantara III, Senin 6 Mei 2013.
Politisi Golkar ini mengingatkan parleman Inggris terkait dengan permasalah antara Inggris dengan Irlandia Utara yang tak kunjung usai. Ia menambahkan, bagaimana sikap Inggris jika parlemen Indonesia memprakarsai kemerdekaan Irlandia Utara di Indonesia.
“Inggris sendiri belum selesai soal kedaulatan sebab ada pemberontakan Irlandia. Apakah mereka senang kalau kita buka perwakilan Irlandia di sini. Inggris harus hormati Indonesia,” Tandas Priyo.
Priyo sekali lagi menegaskan bahwa Indonesia harus menyampaikan protes kerasa kepada Inggris. “Jadi saya ulangi, pemerintah Indonesia harus tegas sampai protes keras dan resmi. Untuk membahas OPM ini saya akan menerima gubernur Papua Lukas Enembe dan staf khusus Presiden Felix Wanggai,” tegas Priyo. | eka/sf/foto: iwan armanias/parle.
(sumber : dpr.go.id)
