TOTABUAN.CO SULUT— Ketua DPW PKB Sulut, Yusra Alhabsyi melontarkan kritik tegas terhadap aksi demonstrasi yang menuntut Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling, untuk mundur dari jabatanny. Ia menilai tuntutan tersebut berlebihan dan tidak berdasar secara hukum maupun politik.
Menurut Yusra, pasangan Yulius Selvanus Komaling dan Victor Mailangkay merupakan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang sah secara konstitusi. Karena itu, legitimasi keduanya tidak bisa diganggu oleh tekanan jalanan.
“Penyampaian aspirasi silakan, itu dijamin undang-undang. Tapi jika sudah meminta gubernur dan wakil gubernur mundur, itu jelas berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum maupun politik yang kuat,” ujar Yusra.
Sebagai salah satu pimpinan partai pengusung pasangan YSK–Viktory, Yusra menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk bekerja. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru dalam menilai kinerja pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu tahun.
Yusra juga menyoroti kompleksitas persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulut saat ini, mulai dari keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi hingga berbagai persoalan warisan pemerintahan sebelumnya yang masih harus diselesaikan.
“Kita harus objektif. Pemerintahan ini baru berjalan, sementara beban masalah tidak sedikit. Gubernur tentu membutuhkan waktu untuk mengurai persoalan dan mencarikan solusi yang tepat,” katanya.
Untuk itu, Yusra mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk tetap menjaga stabilitas daerah serta memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi. Ia optimistis, dengan kepercayaan publik, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (*)
