Pemkot Kotamobagu Entry Meeting LKPJ 2025, Sekda Sofyan Tegaskan Transparansi ke BPK RI Sulut

TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU —Komitmen transparansi dan akuntabilitas kembali ditegaskan Pemkot Kotamobagu saat menggelar entry meeting pemeriksaan LKPJ Tahun Anggaran 2025 bersama BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, sebagai langkah awal memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai aturan.

Pemkot Kotamobagu resmi memulai proses pemeriksaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 melalui entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Bacaan Lainnya

Entry meeting tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, didampingi Asisten III Moh Agung Adati. Turut hadir Kepala Badan Keuangan Daerah Fenty Dilasandi Mifta dan Kepala Inspektorat Rahfan Mokoginta, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Sekda Sofyan Mokoginta menegaskan, bahwa Pemkot Kotamobagu berkomitmen penuh mendukung proses pemeriksaan oleh BPK RI dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

“Ini adalah bagian dari upaya kita menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kami siap memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada tim pemeriksa,” tegas Sofyan.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar proaktif dan kooperatif selama proses audit berlangsung, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

Asisten III Moh Agung Adati menyampaikan bahwa entry meeting ini bukan hanya agenda formal, tetapi menjadi sarana evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

“Melalui pemeriksaan ini, kita bisa melihat apa yang perlu diperbaiki. Ini adalah proses pembelajaran untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dan profesional ke depan,” ujar Agung.

Dengan dimulainya entry meeting ini, Pemkot Kotamobagu berharap proses audit LKPJ 2025 dapat berjalan efektif, serta menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses