TOTABUAN.CO – Anggota DPR RI Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta. Ia menilai pemerintah belum transparan dalam membuka skema harga maupun sistem kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam sorotannya, Yasti menegaskan bahwa program rusun subsidi seharusnya menjadi solusi nyata bagi rakyat, bukan justru menyisakan ketidakjelasan. Ia menilai informasi terkait harga unit, cicilan, hingga mekanisme pembiayaan masih sulit diakses publik secara terbuka.
“Program ini menyangkut hak dasar masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil justru dibingungkan dengan skema yang tidak transparan,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan Sulawesi Utara ini juga menyoroti potensi ketimpangan informasi antara pengembang dan calon pembeli. Menurutnya, tanpa keterbukaan, masyarakat rentan terjebak dalam skema kredit yang memberatkan di kemudian hari.
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah melalui kementerian terkait untuk turun tangan langsung mengawasi proyek rusun subsidi, khususnya di Meikarta. Ia menilai negara tidak boleh lepas tangan dalam memastikan program subsidi benar-benar tepat sasaran.
Bupati Bolaang Mongondow periode 2017-2022 ini juga menekankan pentingnya standar nasional dalam penentuan harga dan skema kredit rusun subsidi. Tanpa regulasi yang tegas, ia khawatir program ini justru membuka ruang spekulasi dan praktik yang merugikan masyarakat.
“Negara harus hadir. Jangan biarkan program subsidi berubah menjadi ladang bisnis yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dorongan ini menjadi sinyal kuat dari parlemen agar pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola perumahan subsidi, termasuk memastikan transparansi sebagai prinsip utama dalam setiap program pro-rakyat. (*)
