TOTABUAN.CO SULUT — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (25/3).
Dalam pidatonya, Yulius menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase penting dalam meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang daerah. Pemerintah, kata dia, memprioritaskan kemajuan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan.
“LKPJ ini menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana program dalam RKPD berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yulius.
Dari sisi keuangan daerah, Pemprov Sulut mencatat realisasi pendapatan mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target Rp3,78 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari pagu Rp3,63 triliun.
Menurut Yulius, alokasi anggaran difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Kebijakan efisiensi juga diterapkan pada belanja non-prioritas tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Di sektor infrastruktur, pemerintah mencatat capaian berupa penyediaan layanan listrik 24 jam di enam pulau di wilayah Sulawesi Utara. Program ini dinilai sebagai langkah pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan.
Pada bidang pendidikan, pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan serta revitalisasi 50 sekolah menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata.
Selain itu, penguatan konektivitas turut dilakukan melalui pembukaan rute penerbangan internasional Manado–Seoul dan Manado–Taipei. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pariwisata, serta menjadikan Sulawesi Utara sebagai simpul logistik kawasan.
Di sektor pertanian, pemerintah melakukan optimalisasi lahan padi seluas 2.000 hektare dan menggelar Gerakan Pangan Murah di 190 titik untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Meski dihadapkan pada tantangan fiskal dan dinamika global, Yulius menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kinerja birokrasi melalui prinsip integritas dan kerja terkoordinasi.
Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dinilai berperan penting dalam mendorong pembangunan daerah.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (*)
