TOTABUAN.CO BOLSEL — Pengusutan kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pidung Kecamatan Punolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), terus berkembang. Setelah sebelumnya beredar kabar bahwa Ko Johan menjadi target operasi aparat pusat, kini muncul informasi baru dari masyarakat di lapangan yang mengungkap kemungkinan adanya sosok lain di balik aktivitas tambang ilegal tersebut.
Sejumlah sumber di wilayah Pidung dan Onggunoi menyebutkan bahwa lokasi PETI yang menjadi sasaran operasi aparat sebenarnya diduga berkaitan dengan seorang pengusaha yang dikenal dengan nama Ko Dragon. Tambang tersebut disebut awalnya dibeli dari masyarakat di wilayah Pidung sebelum kemudian berkembang menjadi aktivitas pertambangan yang cukup besar.
Dalam pengelolaannya, Ko Dragon disebut tidak bekerja sendiri. Ia diduga menggandeng beberapa pihak untuk terlibat dalam operasional tambang, termasuk sejumlah pengusaha yang memiliki modal serta jaringan di lapangan. Dari kerja sama tersebut, nama Ko Johan kemudian ikut mencuat.
Ko Johan yang sebelumnya disebut-sebut masuk dalam radar penyelidikan aparat diduga merupakan salah satu pihak yang ikut bekerja sama dalam aktivitas tambang tersebut. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari aparat mengenai sejauh mana peran masing-masing pihak dalam jaringan PETI Onggunoi.
Di tengah penyelidikan yang berlangsung, muncul pula kabar bahwa Ko Johan menghilang setelah operasi penindakan dilakukan. Meski begitu, sejumlah sumber di lapangan menyebutkan bahwa informasi tersebut masih simpang siur. Bahkan ada yang menilai keberadaannya seolah-olah “dihilangkan” dari pemberitaan, sementara fakta sebenarnya belum sepenuhnya terungkap.
Kasus PETI Onggunoi sendiri menjadi perhatian serius karena aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut diduga telah berlangsung cukup lama. Selain merusak lingkungan dan kawasan hutan, praktik tersebut juga disebut melibatkan jaringan yang cukup luas, mulai dari operator lapangan hingga pemodal besar.
Masyarakat kini berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini secara menyeluruh dan transparan, sehingga tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga mampu mengungkap siapa saja pihak yang berada di balik pendanaan dan pengendalian aktivitas PETI di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (*)
