TOTABUAN.CO BOLMONG —Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolaang Mongondow (Bolmong) meminta 200 kepala desa dan 2 lurah agar lebih serius memacu realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hingga periode terakhir, realisasi PBB-P2 baru mencapai 50,33 persen dari total target Rp4,46 miliar, atau masih berada di bawah separuh target yang telah ditetapkan.
Padahal, PBB-P2 merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lambatnya realisasi dikhawatirkan berdampak pada capaian PAD secara keseluruhan, mengingat sektor lain telah menunjukkan performa cukup baik.
Kepala BKD Ashari Sugeha mengatakan, masih rendahnya capaian PBB-P2 disebabkan beberapa faktor, mulai dari belum optimalnya pendataan objek pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak, hingga lemahnya upaya penagihan di tingkat desa dan kelurahan.
“Kami meminta seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk menggenjot realisasi PBB-P2. Ini harus menjadi perhatian serius karena kontribusinya sangat penting bagi pendapatan daerah,” tegas Ashari.
Lebih lanjut, perlunya pemutakhiran data dan penertiban objek pajak. Beberapa desa dinilai masih menggunakan data lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Akibatnya, banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Di sisi lain, sektor PAD lainnya seperti pajak reklame, PBJT, hingga BPHTB telah melampaui target. Kondisi ini kontras dengan PBB-P2 yang justru bergerak lambat.
“Dengan adanya dorongan ini, perangkat desa dapat lebih aktif melakukan sosialisasi, penagihan, hingga pelaporan, sehingga PBB-P2 bisa terdorong naik sebelum akhir tahun anggaran,” katanya.
“Kami butuh kolaborasi desa untuk memaksimalkan PBB-P2. Semakin cepat terealisasi, semakin kuat pula kemampuan daerah membiayai pembangunan,” pungkasnya. (*)
