TOTABUAN.CO BOLMONG — Puluhan ketua dan pengurus lintas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mendatangi gedung DPRD Selasa 2 September 2025. Kehadiran mereka bukan untuk berunjuk rasa di jalan, melainkan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada para wakil rakyat.
Mereka diterima Ketua DPRD Bolmong Tony Tumbelaka, bersama dua Wakil Ketua, Febrianto Tangahu dan Sulhan Manggabarani, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Yang menarik, forum dialog itu berlangsung dengan cara sederhana: para pimpinan OKP dan anggota DPRD duduk bersila melingkar di lantai. Suasana terasa kekeluargaan dan bersahabat, meski tetap diwarnai sikap kritis dan tajam.
Aspirasi yang disampaikan para pemuda sangat beragam, namun semuanya berpangkal pada kepentingan masyarakat luas.
• KAHMI meminta DPRD menjaga sikap dan tutur kata dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
• GAMKI menolak rencana kenaikan iuran BPJS, sekaligus mendesak DPRD meninjau kembali kontribusi perusahaan yang beroperasi di Bolmong terhadap kesejahteraan masyarakat.
• Pemuda Muhammadiyah juga menyoroti keberadaan perusahaan yang dinilai belum sepenuhnya memberi manfaat nyata.
• GP Ansor mendorong agar kegiatan reses DPRD lebih melibatkan pemuda dan OKP, serta memaksimalkan sosialisasi peraturan daerah (Perda).
• Pemuda Hindu meminta DPRD memperjuangkan legalitas aktivitas pertambangan yang selama ini berjalan ilegal, karena kerap memicu konflik sosial.
• KPMIBM mengingatkan agar DPRD konsisten memperjuangkan beasiswa mahasiswa melalui Perda atau Perbup, serta mengawal upaya menghadirkan perguruan tinggi di Bolmong.
Isu lain yang turut mengemuka ialah kenaikan gaji PPPK, persoalan investasi, hingga kaderisasi politik pemuda. Semua isu tersebut mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap arah kebijakan daerah.
Menanggapi berbagai masukan, Ketua DPRD Bolmong Tony Tumbelaka menyampaikan apresiasi atas inisiatif para pemuda.
“Tentu kami sudah mendengar dan mencatat semua aspirasi yang disampaikan. Aspirasi ini akan kami bawa dan perjuangkan agar benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Tony.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD, Febrianto Tangahu. Ia menilai kehadiran OKP bukan sekadar membawa aspirasi, tetapi juga gagasan.
“Saya bangga dengan forum ini. Kami akan mengagendakan pertemuan dengan OKP secara rutin, paling tidak tiga bulan sekali. Dengan begitu, ada ruang komunikasi yang berkesinambungan,” kata Febrianto.
Sementara itu, Wakil Ketua lainnya, Sulhan Manggabarani, menegaskan dukungan terhadap aspirasi pemuda, termasuk penolakan kenaikan iuran BPJS.
“Memang kenaikan iuran BPJS adalah kebijakan pemerintah pusat. Namun DPRD akan terus mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat Bolmong agar mendapat perhatian di tingkat nasional,” jelas Sulhan.
Pertemuan lintas OKP dan DPRD ini menjadi contoh bahwa menyampaikan aspirasi tidak harus identik dengan demonstrasi yang menegangkan. Dengan duduk bersama, para pemuda menunjukkan sikap kritis yang tetap santun, sementara DPRD membuka diri sebagai rumah rakyat.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemuda Bolmong ingin menjadi mitra strategis DPRD dan pemerintah daerah. Mereka tidak sekadar menjadi penonton atau pengkritik, tetapi juga membawa gagasan dan solusi bagi pembangunan.
Di penghujung pertemuan, baik DPRD maupun OKP sepakat bahwa komunikasi serupa perlu dijaga. Bagi pemuda, forum itu adalah ruang untuk memastikan suara masyarakat benar-benar sampai ke pengambil kebijakan. Bagi DPRD, dialog semacam ini menjadi pengingat akan tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat.
“Pada akhirnya, semua perjuangan ini untuk rakyat Bolmong,” pungkas Tony Tumbelaka.(*)
