TOTABUAN.CO BOLMONG – Suasana demokrasi di tanah air tengah diuji. Gelombang demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah menjadi cermin kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tak berpihak pada rakyat. Di tengah situasi itu, suara menyejukkan datang dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Bolaang Mongondow (Bolmong).
Ketua PDPM Bolmong, La Fendi Tulusa, menegaskan pihaknya menindaklanjuti seruan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan instruksi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah terkait pentingnya merawat ruang demokrasi melalui dialog dan kedamaian. Menurutnya, aspirasi masyarakat semestinya disampaikan dengan cara-cara damai, bukan melalui tindakan anarkis yang justru merugikan semua pihak.
“Dalam ruang demokrasi, kami mengajak seluruh kader, simpatisan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum untuk mendukung penuh peran civil society dalam mengawal dan mengontrol kebijakan sesuai amanat konstitusi,” tegas La Fendi.
Ia mengingatkan, masyarakat Bolaang Mongondow memiliki nilai luhur bobahasaan—sebuah falsafah hidup yang menekankan penghormatan, kearifan, dan keharmonisan sosial. Nilai itu, kata dia, harus menjadi pegangan utama dalam menyuarakan aspirasi.
Seruan ini lahir di tengah maraknya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di beberapa daerah. Pemuda Muhammadiyah Bolmong mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan tindakan destruktif, seperti penjarahan atau perusakan rumah pribadi, karena sudah keluar dari substansi tuntutan dan bertentangan dengan nilai budaya Mongondow.
Lebih jauh, mereka juga menyoroti peran elit politik, pejabat daerah, hingga anggota legislatif. Semua pihak diminta lebih sensitif terhadap aspirasi rakyat, mau melakukan introspeksi, serta belajar dari peristiwa yang terjadi di daerah lain.
“Ketika rakyat bersuara, itu bukan sekadar kritik, melainkan panggilan agar para pemimpin kembali berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” pungkas La Fendi.
Berikut pernyataan sikap Pemuda Muhammadiyah Bolmong
• Dalam raung demokrasi kami mengajak kepada seluruh kader, simpatisan, organisasi masyarakat dan seluruh masyarakat secara umum untuk mendukung penuh peran civil society dalam melakukan kontrol kebijakan sebagaimana amanat konstitusi.
• Sebagai masyarakat Bolaang Mongondow, mari kita semua menjunjung tinggi nilai-nilai bobahasaan yang menjadi nilai hidup masyarakat Mongondow, dengan memastikan adanya harmonisasi dan keharmonisan sosial.
• Dalam upaya melakukan kontrol kebijakan perlu dilakukan dengan cara-cara damai dan konstruktif agar terjaga ketertiban serta keamanan dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan, bukan dengan cara-cara anarkis yang pada akhirnya dapat merugikan kita sendiri.
• Semua pihak hendaknya jangan terprovokasi dengan aksi-aksi anarkis yang bersifat destruktif bahkan sampai melakukan penjarahan dan perusakan rumah pribadi. Kami menilai tindakan seperti itu sudah keluar dari substansi tuntutan dan keluar dari nilai-nilai budaya Mongondow.
• Kami juga meminta kepada para elit politik, para pejabat daerah, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakan agar lebih sensitif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, selalu melakukan introspeksi serta dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di daerah lain.
