TOTABUAN.CO BOLSEL — Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian kembali diuji. Kali ini, kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang tahanan bernama Revan Kurniawan Santoso alias Aan, yang terjadi di Polres Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menimbulkan gelombang desakan agar ada tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat.
Merespons cepat dinamika tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi langsung mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Iptu Dedy Matahari dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bolsel.
Pencopotan ini bukan tanpa alasan. Iptu Dedy adalah perwira yang secara struktural bertanggung jawab atas unit Reskrim, di mana peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi. Selain dirinya, sejumlah personel ikut dimutasikan ke Polda Sulut untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Ini termasuk Kanit Jatanras, Ipda Didik Kustiana, serta personil yang menangani perkara tersebut.
“Iya, sudah dimutasikan ke Polda,” ujar seorang sumber internal kepolisian yang mengetahui perkembangan mutasi tersebut.
Langkah ini menandai komitmen Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi dalam menindak tegas anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran berat, terutama dalam kasus-kasus yang mencederai hak asasi manusia dan integritas institusi Polri.
Dari Balik Tahanan, Jeritan Minta Keadilan
Kasus bermula ketika Aan, seorang pria yang tengah menjalani proses hukum di Polres Bolsel, diduga mengalami penganiayaan saat berada dalam tahanan. Keluarga korban mengungkapkan bahwa kondisi Aan saat ditaham sudah mengalami sakit parah akibat dugaan dipukul dengan pipa besi.
Kabar itu pun menyebar cepat. Sorotan masyarakat meningkat, memaksa pihak Polda Sulut untuk turun langsung ke Bolsel melakukan investigasi internal. Tim dari Irwasda, Bidang Propam dan Direktorat Reskrimum diterjunkan untuk memeriksa seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pejabat struktural hingga petugas jaga.
Dugaan adanya tindak kekerasan oleh oknum anggota Polri tidak bisa dianggap sepele. Apalagi, peristiwa ini terjadi di ruang tahanan tempat yang seharusnya steril dari tindakan sewenang-wenang dan berada di bawah pengawasan langsung aparat.
Pencopotan Iptu Dedy Matahari dianggap sebagai bentuk teguran keras terhadap budaya pembiaran yang kerap terjadi di sejumlah institusi penegak hukum. Dalam banyak kasus serupa, tindakan kekerasan di tahanan kerap tidak terungkap karena minim pengawasan dan ketertutupan sistem.
Namun kali ini, publik menolak diam. Keluarga Aan, bersama dukungan masyarakat, terus menyuarakan agar kasus ini tidak berhenti di mutasi jabatan semata, melainkan diusut hingga tuntas bahkan bila perlu masuk ke ranah pidana.
“Jangan hanya dipindahkan. Kalau memang terbukti melakukan penganiayaan, harus diproses hukum,” tegas salah satu aktivis HAM lokal yang turut memantau kasus ini.
Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi melalui jajarannya memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan sekadar reaktif, tetapi sebagai upaya menjaga marwah institusi Polri. Dengan mencopot pejabat yang bertanggung jawab dan memeriksa seluruh personel terkait, Polda Sulut berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik yang sempat luntur.
Pihak Polda menegaskan bahwa pemeriksaan akan berjalan transparan dan profesional. Jika ditemukan unsur pelanggaran pidana, proses hukum akan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap seragam polisi, melekat pula tanggung jawab moral untuk melindungi, bukan menyakiti. Pencopotan Iptu Dedy Matahari bukan akhir dari cerita melainkan awal dari proses panjang menuju keadilan dan reformasi internal di tubuh kepolisian. (*)
