TOTABUAN.CO BOLMONG — Perang terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kini ditabuh Presiden Prabowo Subianto. Pidato Prabowo tidak hanya mengingatkan para cukong, tetapi para oknum jendral hingga kader partainya, Gerindra.
Saat menyampaikan pidato kenegaraan Jumat (15/8), Presiden Prabowo dengan tegas mengumumkan, ada 1.063 tambang ilegal tersebar di negeri ini yang telah merugikan negara 300 triliun.
Presiden menegaskan, akan menertibkan semua tambang tak berizin, tanpa pandang bulu. Bahkan, jika ada jenderal atau pejabat kuat yang ikut bermain akan disikat.
Di Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) juga tidak kalah menarik. Aktivitas tambang liar yang berskala besar kian marajalela tanpa takut.
Maraknya aktivitas tambang liar, tidak hanya melibatkan orang partai, tapi diduga turut dibackup para oknum jendral aktif hingga oknum mantan jendral.
Tidak main-main, emas berkilo-kilo hasil pengolahan tambang ilegal, akhirnya hanya dibawa oleh cukong tanpa ada pajak yang masuk ke negara.
Tidak ada pajak ke nagara, melainkan hanya dampak bencananya saja. Kerusakan hutan dan lingkungan menyebabkan air sungai jadi warna kecokelatan hingga membuat hasil para petani ikit menjadi korban.
Aktivitas tambamg liar berskal besar, bukan hanya terjadibdi Kanupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi merambah hingga ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Di beberapa lokasi akvitas tambang liar, seperti di Tobayagan, Sondana Kabupaten Bolsel. Aktivitas tambang ilegal layaknya menjadi tempat bermain alat berat. Puluhan Eskavator, ramai berkeliaran di hutan-hutan.
Akibat kerusakan, membuat tebing di hulu sungai longsor dan banjir lumpur pun tak terhindarkan.Kendati penertiban sering dilakukan, tapi pelaku utama tidak pernah dijerat.
Begitu juga di Kabupaten Bolaang Mongondow. Sejumlah titik tambamg liar beraktivitas bebas merambah hutan. Seperti, perkebunan Potolo dan Oboy Kecamatan Lolayan.
Namun kendati begitu, apakah para pelaku PETI masih berani tanpa menghiraukan intruksi Presiden? Kita lihat nanti. (*)
