TOTABUAN.CO BOLMONG — Seleksi PPPK di Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) terus diperketat, menyusul isu honorer Bodong.
Isu tersebut langsung direspon Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi. Ia langsung mengambil langkah tegas dan meminta untuk dilakukan verifikasi ketat dokumen milik PPPK.
Kepala BKPP Bolmong Umarudin Amba mengatakan, langkah untuk mengantisipasti honorer bodong, yakni dengan validasi kembali dokumen.
“Sesuai intruksi Pak Bupati seperti itu. Jadi mereka yang lulus seleksi, masih akan dilakukan verifikasi dokumen untuk memastikan apakah mereka benar-benar honorer,” kata Amba Rabu 14 Mei 2025.
Terdapat 1.255 orang peserta, namun hanya diikut 1.217 peserta.
Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi sendiri telah mengintruksikan untuk melakukan verifikasi ketat. Bahkan telah menurunkan tim untuk mendatangi sekolah – sekolah, Puskesmas hinga kantor dinas badan.
Amba mengatakan, Pemkab masih akan melakukan kroscek data, meski data kelulusan sudah ada.
“Soal hasil kita masih menunggu. Kendati sudah ada, belum ada jaminan. Sebab masih akan dilakukan verifikasi faktual lagi,” paparnya.
Isu honorer bodong mencuat, saat muncul laporan terkait banyaknya titipan anak, kerabat pejabat. Selain itu titipan para oknum anggota DPRD hingga selingkuhan pejabat.
Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi pun cepat ambil langkah dan turun tangan. Dia menegaskan, jika ini memang benar, tentu terjadi ketidakadilan. Sebab ada honorer yang sudah mengabdi berrahun-tahun harus pasra dan tersingkir dari mereka yang belum lama mengabdi .
“Kan, kasihan ada yang sudah lama mengabdi lantas harus kalah dengan mereka yang baru 6 bulan bekerja. Rasanya tidak adil. Ini yang harus luruskan,” katanya.
Yusra menegaskan, untuk memberikan sanksi tegas kepada ASN yang ikut bermain dokumen milik honorer bodong untuk memuluskan mereka bisa imut seleksi.
“Jika dia ASN dan terbukti ikut bermain, saya pecat,” tegasnya. (*)
