TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU—Mutasi pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, yang dilaksankan Kamis (27/3) di Aula Pemkot Kotamobagu, mengundang tanya kalangan muda dijajaran DPD KNPI Kota Kotamobagu.
Pasalnya protes ini timbul setelah Ketua DPD KNPI Kota Kotamobagu, Moh. Fahri Damopolii, yang sebelumnya menjabat Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas Setda Kota Kotamobagu, dinonjobkan.
Kalangan pemuda mempertanyakan komitmen Walikota Ir. Tatong Bara, dan Wakil Walikota Drs. Jainuddin Damopolii, terhadap eksistensi pemuda sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
“Bagi kami dinonjobkannya Fahri Damopolii dari jabatannya adalah pelecehan terhadap eksistensi pemuda di Kota Kotamobagu. Fahri adalah simbol sekaligus harga diri pemuda di daerah ini,” ungkap Wakil Ketua DPD KNPI Kota Kotamobagu, Windiarto Entebone.
Hal yang sama diungkapkan Arman Mokoginta, SE, yang juga Wakil Ketua DPD KNPI KK. Ia menilai langkah yang ditempuh pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu dengan menonjobkan Fahri Damopolii adalah langkah keliru yang sangat melukai dan mencederai peran penting pemuda dalam pembangunan.
“Ini sangat melukai dan mencederai peran aktif komponen kepemudaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Bagaimana bisa seorang kader muda potensial seperti Fahri Damopolii dinonjobkan. Dimana komitmen pemerintah terhadap pemuda?,” ketus Arman.
Meski demikian Walikota Ir Tatong Bara menjelaskan, bahwa rolling kali murni kajian badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Selain itu sebagai seorang pegawai negeri sipil, dia yakin sudah memahami soal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan seperti ini. Acara ini, bukanlah merupakan hal yang istimewa ataupun hal baru dalam sebuah pemerintahan.
Dia menambahkan PNS selalu memegang teguh tri matra pengabdian yakni disiplin, profesionalisme dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Sebab itu salah satu kunci pokok keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Termasuk dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan dukungan tim kerja yang solid.
“ Itulah sebabnya, kajian yang sudah disampaikan oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan kepada saya, selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, yang akhirnya membentuk formasi pengisian jabatan seperti saat ini. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan, penentuan pejabat yang menduduki jabatan tertentu, dilakukan bukan karena faktor suka atau tidak suka, akan tetapi semua ini adalah murni hasil kajian tim baperjakat,” tukasnya.
Editor Hasdy Fattah
