TOTABUAN.CO BOLMONG – Persoalan pupuk di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) masih menjadi persoalan bagi para petani.
Sulitnya mencari pupuk bersubsidi para petani di hampir semua kecamatan, mendorong Komisi III DPRD Bolmong memanggil Dinas Pertanian untuk melakuan rapat dengar pendapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Bolmong Kamis 6 Oktober 2021.
Anggota DPRD Bolmong Supandri Damogalad saat membuka RDP menyampaikan, harus ada sinkronisasi data pupuk yang masuk dan yang tersalur kepada petani, serta pupuk yang masih tersisa.
“Aneh ketika banyak petani yang tidak kebagian pupuk. Namun ada pupuk sisa yang tidak tersalurkan,” kata Supandri mempertanyakan hal tersebut ke Dinas Pertanian.
Politis PKB ini meminta Dinas pertanian harus menambah kios-kios tempat penebusan pupuk di wilayah Bolmong. Hal itu untuk mempermudah pelayanan kepada petani.
“Jika tidak, kami akan turun lapangan untuk melakukan investigasi,” tegasnya.
Selain itu, anggota DPRD Mas’ud Lauma mengatakan, pengisian pupuk yang masih kurang di beberapa kecamatan agar dapat diatasi dan dipenuhi.
Dia mengaku, banyak petani mengeluh soal kelangkaan pupuk. Dia meminta penambahan stok pupuk di setiap wilayah.
“Harus ada penambahan stok di setiap wilayah kecamatan yang ada,” ucap Lauma.
Febrianto Tangahu juga ikut menyoroti bahwa terhadap kinerja Dinas Pertanian. Menurutnya, kejanggalan itu, karena terindikasi Dinas Pertanian tidak memberikan informasi kepada petani tentang adanya pupuk.
“Jangan-jangan petani tidak mendapatkan informasi ada tidaknya pupuk bersubsidi, atau kurangnya sosialisasi,” tegas Tangahu.
“Jangan sampai petani sudah teriak sana-sini, baru ada tindakan dari Dinas pertanian,” sambungnya.
Anggota DPRD Sulhan Magabarani juga menegaskan bahwa, persoalan kelangkaan pupuk harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas pertanian Bolmong.
“Harus segera diatasi, agar tidak berdampak pada hasil pertanian, dan agar tidak ada kejenuhan para petani dalam mengelola lahan pertaniannya,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Bolmong Remon Ratu mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi disebabkan karena kuota untuk Bolmong yang terbatas.
“Memang karena kuota yang kita dapatkan terbatas,” kata Remon.
Diketahui RDP dihadiri oleh anggota DPRD Bolmong, Febrianto Tangahu, Supandri Damogalad, Sulhan Magabarani, Mas’ud Lauma, Sutarsi Mokodompit, Satira Manoppo, Dyas Potabuga. (*)
