TOTABUAN.CO BOLMONG – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga kini terus dipacu.
Berdasarkan data yang didapat, realiasi PAD hingga tertanggal 13 September baru mencapai 45 persen dari Rp62.691.826.620 yang ditargetkan. Saat ini realisasi yang baru mampu direalisasikan baru mencapai Rp28.321.196.489,41.
Sekretaris Badan Keuangan Daerah Fanny Irawan Popitod mengatakan, dari realiasi yang dicapai pertanggal 13 September, sisanya masih Rp34.370.630.130,59.
Meski demikian, dia menyebutkan masih ada sisa tiga bulan ke depan untuk digenjot disejumalh SKPD. Pandemi saat ini, maih menjadi satu kendala. Mengingat pandemi saat ini terjadi masih sangat berpengaruhi terhadap beberapa sektor khususnya perekonomian.
“Berkaca pada tahun anggaran sebelumnya, target PAD masih bisa dicapai. Sehingga disisa tiga bulan ke depan, kami optimis bisa terealisasi,” katanya.
Jika melihat dari realisasi yang dicapai 45% saat in, Ia optimis bisa mencapai hingga akhir Desember mendatang.
Dia mengatakan, ada 8 OPD yang menjadi sumber retribusi PAD, rata-rata penyerotan bervariasi. Bahkan ada beberapa OPD yang sudah over target.
Berdasrkan data yang ada, ada 8 OPD yang dibebankan sebagai penyumbang PAD. Yakni, Badan Keuangan Daerah dari Rp 52.962.046.620 target yang dibebankan, saat ini sudah mencapai 45% atau Rp23.785.211.689 atau sisa Rp29.176.834.931.
Dinas Perhubungan dari Rp63.280.000 yang dibebankan, saat ini sudah over target yakni mencapai Rp132.888.300 atau 210%.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Rp 100.000.000 yang dibebankan, saat ini sudah mencapai Rp117.365.000 atau over mencapai 117%.
Dinas Perikanan dari Rp6.500.000 yang dibebankan, saat ini sudah mencapai Rp18.600.000 atau over 286%.
Dinas Kesehatan dari Rp300.000.000 yang dibebankan, saat ini sudah mencapai Rp318.439.100 atau over 106%.
Dinas Perdagangan dan ESDM dari Rp135.000.000 yang dibebankan, saat ini sudah mampu direalisasikan Rp118.072.000 atau mencapai 87%.
Badan Pengelola Rumah Sakit, dari Rp8.500.000.000 yang dibebankan, saat ini sudah mampu direalisasikan, Rp3.692.360.550 atau 43%. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari Rp625.000.000 yang dibebankan, baru mampu direalisasikan Rp138.259.850 atau baru mencapai 22%. (*)
