TOTABUAN.CO BOLSEL – Upaya untuk menekan kasus stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus dilakukan. Selain sebagai bentuk tanggungjawab, hal ini juga merupakan target Pemkab Bolsel bebas stunting di 2024 mendatang.
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru mengatakan, telah menyiapkan dana untuk penanggulangan stunting tahun 2021. Jumlah dana yang disiapkan sebesar Rp 17 miliar lebih.
“Pada tahun 2021 ini, jumlah dana yang kita siapkan berjumlah 17 Miliar. Sedangkan pada tahun 2022 nanti, kita rencanakan 27 miliar lebih,” ungkap Iskandar saat mengikuti Rakor dan evaluasi penanganan Stunting se Sulut bertempat di Jotel Luwansa Manado Rabu 2 Juni 2021.
Rakor tersebut juga terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2021 terhadap empat kabupaten Lokus konvergensi penanganan Stunting pada Tahun 2020.
Rakor tersebut dibuka Wakil Gubernus Sulut Steven Kandouw, yang dihadiri para kepala daerah se Sulut.
Kesiapan dana itu, sebagai bentuk keseriusan Bupati dan Wakil Bupati Bolsel Iskandar Kamaru-Deddy Abdul Hamid.
Persoalan stunting atau tubuh kerdil pada balita sejak lama menjadi perhatian serius pemerintah. Di mana, badan kesehatan dunia WHO mencatat, mayoritas kasus stunting di Indonesia disebabkan kurangnya asupan gizi lewat ibu saat mengandung.
Dari total 17 miliar dana yang disiapkan, akan melibatkan sejumlah perangkat daerah guna menunjang penurunan stunting.
Iskandar mengatakan, aksi konvergensi Pemkab Bolsel didominasi oleh masyarakat produktif, sehingga semua warga berusia produktif harus memiliki kesehatan yang baik.
“Jika generasi produktif mengalami kasus stunting atau kekerdilan fisik dan keterlambatan otak, maka akan mengakibatkan bonus demografi menjadi sia-sia karena penduduk usia ini tidak berkualitas,” katanya.
Iskandar mengatakan penyelesaian berbagai persoalan kesehatan membutuhkan keterlibatan lintas sektor seperti penyediaan akses air bersih, akses sanitasi, ketersediaan listrik, infrastruktur untuk mendukung layanan kesehatan.
“Lintas sektor perangkat daerah yang disiapkan akan diupayakan untuk menekan angka stunting,” katanya.
Petugas kesehatan diminta untuk mendatangi keluarga ke rumah penduduk untuk mengetahui kesehatan keluarga seperti bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap, diberi ASI eksklusif, keluarga berencana, penderita TBC berobat standar, penderita hipertensi berobat teratur.
Saat ini ada beberapa kecamatan yang menjadi lokus perhatian pemerintah daerah dalam penanganan stunting.
Untuk mendukung penanggulangan stunting di Bolsel, rencananya bantuan pemerintah pusat itu, digunakan untuk program penyuluhan serta pemberian gizi kepada warga miskin. Seperti untuk kader mengunjungi warga, dan ada pemberian makanan tambahan, paparnya.
Dalam presentasinya, Iskandar menegaskan bahwa Bolsel telah melaksanakan 8 aksi Konvergensi Stunting pada tahun 2020 untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor dan pelaksanaannya sudah dilaporkan melalui web Monitoring Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah-Kemendagri.
Intervensi program terhadap penurunan stunting di Bolsel yaitu pembangunan Jamban sampai Tahun 2020 berjumlah 1.201 unit dan capaian prevelensi stunting tahun 2018, berjumlah 50.1%, tahun 2019 sejumlah 33.8% dan tahun 2020 sejumlah 14.8%. Dan pada 2021 ditargetkan 12% dan 2022 sampai dengan 10%.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyampaikan bahwa penanganan stunting ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, paling efektif untuk penanganan stunting dari usia dini adalah dengan memberikan formula berupa susu dan kunjungan ke Posyandu dalam 3 bulan pertama saat masa balita.
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, bahwa Rakor ini untuk mengantisipasi pervelensi stunting di Sulut dan semoga ini bisa menimbulkan rasa ingin bersaing antar kepala daerah se-Sulut dalam hal penanganan stunting. (Adv)
