TOTABUAN.CO POLITIK — Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 terus dipertajam oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara.
Mulai dari jajaran Bawaslu, Panwas Kabupaten/kota, Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Namun menurut Komisioner Bawaslu, Mustarin Humagi, pihaknya juga mengajak masyarakat dan seluruh elemennya ikut mengawasi tahapan Pilkada yang sementara berjalan hingga hari H, 9 Desember 2020 nanti.
“Jika ada unsur pelanggaran seperti money politic, ASN yang berpihak dan mengkampanyekan salah-satu pasangan calon maka segera laporkan pengawas pemilu di setiap tingkatan,” tegas dia, Minggu 6 Desember 2020.
Ia mengatakan, bahwa pihaknya secara berjenjang siap menindaki semua pelanggaran yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.
“Kesuksesan Pilkada juga berada di tangan rakyat. Mari bersama Bawaslu, kita tingkatkan pengawasan terhadap Pilkada agar menghasilkan pemimpin yang terbaik, tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yaitu sesuai dengan amanat undang-undang,” tegas dia.
Sedangkan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Partisipasi Publik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Propinsi Sulawesi Utara, yang digelar di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 21 November 2021 lalu, Zulkifli Gollonggom dari Jaringan Demokrasi Indonesia mengatakan pada momentum Pilkada kali ini, merupakan Pilkada yang mempunyai perbedaan dengan Pilkada sebelumnya.
“Yang pertama memastikan protokol kesetahan dipatuhi sebagaimana yang disosialisasikan KPU selama ini,” kata dia.
Sedangkan Harris Sumanta, Ketua IKA PMII mengatakan, Pilkada 2020 sangat memerlukan peran serta generasi muda. (*)
