TOTABUAN.CO BOLTIM—Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta agar aparat hukum untuk melakukan penyelidikan terkait dana perjalan dinas mereka.
“ Banyak kejanggalan yang kami temukan soal perjalanan dinas anggota DPRD di Boltim
Sekretaris Pemuda Pancasila Boltim John Repi menegaskan, perjalanan dinas mereka hanya modus belaka. Namun faktanya, mereka hanya mengambil uang perjalan dinas saja.
“Saya telepon satu anggota Dewan ternyata mereka sudah kembali dan tidak semua yang berangkat,” kata John.
Menurutnya, modus memalsukan lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah dewan yang berangkat, namun tetap mencairkan biayanya. Sehingga dengan begitu biaya perjalanan dinas yang seharusnya digunakan selama lima hari bisa dihemat dengan mengurangi waktu kunjungan.
“Bisa saja, hanya beberapa orang yang studi komparasi, namun hanya dua hari, sambil bukti surat perjalanan dinasnya diminta di sana yang tanda tangani semuanya. Staf mendampingi mereka pun sudah ada, walaupun tak masuk kantor,” kata John.
Dia mendorong pihak berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kejaksaan dan kepolisian untuk mengaudit perjalanan dinas DPRD Boltim.
“Memang anggaran dewan turun dari Rp 12 miliar tahun lalu menjadi Rp 8 miliar. Namun untuk perjalanan dinas justru tetap sama Rp 3 miliar. Mereka dalam RAPBD 2014 sempat mengusulkan perjalan dinas ke luar daerah, walau ditolak pemprov,” ungkapnya.
Anggota DPRD Boltim, Reevy Lengkong menjelaskan tidak semua anggota dewan yang berangkat ke Gorontalo. Hanya beberapa gabungan komisi untuk melakukan studi komparasi di DPRD Kota Gorontalo.
“Mereka sudah kembali, saya tidak tahu jumlahnya. Saya ke Gorontalo tapi mengantar Boltim FC atas perintah Bupati,” kata Reevy.
Padahal sebelumnya, Sekwan Boltim, Husain Mamonto, menuturkan 20 anggota DPRD melakukan perjalanan dinas ke DPRD Bone Bolango, DPRD Gorontalo dan Gorontalo Utara selama lima hari. Tujuannya, untuk studi komparasi protokoler dan kedudukan keuangan dan prorgam kerja alat kelengkapan Dewan.
Editor Hasdy Fattah
