TOTABUAN.CO BOLSEL – Upaya pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yakni program pelayanan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di bidang kesehatan.
Pada tahun angaran 2021, Pemkab Bolsel telah menganggarkan lewat APBD untuk mengcover iuran BPJS Kesehatan.
Ide brilian dari Bupati dan Wakil Bupati Bolsel Iskandar Kamaru-Deddy Abdul Hamid ini, merupakan salah satu gebrakan guna peningkatan layanan kepada masyarakat
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel Marzanzius Arvan Ohy mengatakan, program 100 persen masyarakat diakomodir dalam BPJS ini, untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
“Program Unniversal Health Coverage (Cakupan Kesehatan Universal) ini, sebagai langkah Pemkab Bolsel dalam mendukung jaminan kesehatan nasional,” kata Arvan sapaan akrabnya.
Total masyarakat Bolsel yang terakomodir dalam BPJS kesehatan sebanyak 71.748 jiwa, tanpa terkecuali.
“Jadi total 100 persen masyarakat Bolsel sudah akan dicover ke dalam BPJS kesehatan, dan itu sudah menjadi target Pemkab. Sehingga, pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan bisa tercapai di samping ada target-target lainnya di bidang yang sama,” tambahnya.
Mulai tahun 2021, warga Bolsel tak perlu lagi membayar iuran karena sudah menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Menurutnya, program ini sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat saat ini.
“Harus dipahami, bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini risiko sakit akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah terus berusaha agar peserta tetap dalam kondisi aktif,” jelasnya.
Program ini, agar masyarakat dapat memastikan memiliki perlindungan sosial termasuk jaminan kesehatan, memastikan status kepesertaan aktif, sehingga apabila terjadi kondisi sakit dapat terlindungi baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun pembiayaannya.
“Pada prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terhambat, terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19,” katanya.
Pada tahun ini, Pemkab Bolsel terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan para peserta. Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan peserta senantiasa menjadi fokus pemerintah dalam melakukan perbaikan dari tahun ke tahun.
Terpisah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bolsel Lasya Mamonto mengatakan, perhatian Pemkab Bolsel ini juga bagian dari pemenuhan Mandatory Spending, sebanyak 10 persen untuk bidang kesehatan, yang menjadi rujukan penggunaan APBD.
“Mandatory Spending ini, harus dipatuhi. Sebab, itu merupakan rujukan penggunaan DAU (Dana Alokasi Umum) dari Kementrian Keuangan,” tambah Lasya. (*)
