TOTABUAN.CO POLITIK — Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus turun melakukan rapat koordinasi untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap Pilkada Serentak 2020.
Rakor yang dilaksanakan di Cafe Goba Molunou Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama.
Komisioner Bawaslu Sulut Mustarin Humagi dalam pembukaan rakor terus mengimbau untuk menolak politik uang. Dan meminta agar pengawasan partisipatif masyarakat terus ditingkatkan hingga ajakan mencoblos pada 9 Desember mendatang.
Menurur Mustarin, Bawaslu terus mendorong partisipasi masyarakat pada Pilkada Sulut 2020. Selain itu terus mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengawasi Pilkada Sulut serta pilkada yang ada di tujuh daerah yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020.
“Kami mengajak masyarakat aktif mengawasi guna mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Boltim yang bersih, berintegritas, dan bermartat,” kata Mustarin Sabtu 21 November 2020.
Dalam kegiatan tersebut Bawaslu lanjutnya terus mengajak masyarakat memberantas praktik politik uang dengan cara tolak dan laporkan. Sebab, menjanjikan, memberikan, atau menerima uang atau materi lainnya yang memengaruhi pilihan kepada calon tertentu dianggap perbuatan melawan hukum.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ada ancaman pidana enam tahun penjara dan denda hingga Satu miliar terhadap praktik politik uang itu,” tegasnya.
Rakor tersebutdi menghadirkan para nara sumber. Seperti Zulkifli Gollonggom, yang berasal dari Jaringan Demokrasi Indonesia. JaDI. Harris Sumanta, Ketua IKA PMII Boltim, serta sejumlah komisioner Bawaslu Boltim.
Mustarin menambahkan, ajakan Bawaslu semua civil sosiate agar berperan aktif dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Sulut.
“Jika ada unsur peanggaran seperti money politik, ASN yang berpihak dan mengkampanyekan salah-satu pasangan calon, maka dengan terbuka Bawaslu secara berjenjang siap menindaki semua pelanggaran yang ada dengan ketentuan2 yang ada dalam undang-undang,” tegas Kordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran ini Bawaslu Sulut ini.
Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Zulkifli Golonggom mengatakan, momentum Pilkada pada kali ini merupakan Pilkada yang mempunyai perbedaan dengan Pilkada sebelumnya. Menurur Zulkifli Pilkada tahun ini memastikan Protokol kesetahan.
“Memang agak berbeda dari Pilkada sebelumnya. Kalau Pilkada tahun ini, ditambahkan dengan Protokoler kesehatan. Bahkan ada sanski jika Paslon tak mematuhi protokoler kesehatan,” ucapnya.
Sedangkan Ketua IKA PMII Boltim Harris Sumanta mengatakan, peran pemuda pada Pilkada 2020 ini sangat penting. Dimana distribusi di penyelenggara pemilu, saat ini distribusi pemuda dalam hajatan pesta demokrasi mulai masuk di lembaga penyelenggara. Baik KPU maupun Bawaslu.
“Mengutip dari status pada media sosial kawan saya, Sahabat itu merangkul bukan menyerempet dari samping,’ ungkapnya.
Dia berharap Pilkada serentak 2020 akan berlangsung aman dan damai dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. (*)
