TOTABUAN.CO BOLMONG – Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat kecamatan RKPD tahun 2021 di Kabupaten Bolaang Mongondow baru saja selesai dilaksanakan. Dari 200 desa dan dua kelurahan yang ada di 15 kecamatan, jumlah usulan yang masuk berjumlah 1010 usulan.
“Jika setiap desa kelurahan mengusulkan lima usulan, berarti ada 1010 usulan yang masuk,” ujar Kepala Bappeda Bolmong Yarlis Awaludin Hatam.
Menurut Yarlis, Musrenbang sebagai dasar penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun anggaran 2021, dengan usulan disetiap desa dan kelurahan sebagai skala prioritas.
Kendati Musrenbang merupakan kebutuhan prioritas, namun, Yarlis mengatakan, usulan tersebut harus disesuaikan dengan tema RKPD 2021 yakni “Pemantapan kontribusi sektor perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian regional dan pemerataan pendapatan masyarakat”.
Kendati begitu kata Yarlis, semua usulan yang disepakati di tingkat Kecamatan akan disandingkan dengan Kecamatan lain, untuk dijadikan prioritas penganggaran. Dia menjelaskan, Musrenbang kali ini lebih fokus pada subtansi dan lokasi serta to the poin skala prioritas desa.
“Semua usulan dari seluruh desa belum tentu bisa diakomodir. Ada tahapannya, usulan itu harus melalui indikator yakni Musrenbang, pokok pikiran (Pokir) dari DPRD, Renja OPD dan nilai Pokir. Kalau syarat itu terpenuhi, maka dapat nilai tertinggi dan jadi prioritas pertama dalam penganggaran,” paparnya.
Untuk memastikan usulan yang akan diakomodir, masih menunggu OPD untuk melakukan verifikasi di lapangan. Setelah verifikasi, tahapan selanjutnya masuk pada forum bersama OPD serta Pokir DPRD dalam menentukan skala prioritas usulan.
“Usulan itu tetap disinkronkan lewat by sistim hingga ke bawa secara bertahap. Karena usulan dari tiap desa masih diklasifikasi kembali sesuai dengan ranking. Jika usulan itu belum diakomodir, akan masuk daftar tunggu berikutnya. Tapi, syarat utama tidak boleh hilang, karena yang bisa diakomodir oleh e-Planning adalah nilai tertinggi,” tambahnya.
Yarlis membeberkan jika diakumalisikan dengan jumlah usulan dan dana kurang lebih 200 Miliar telah disiapkan untuk pembangunan pada tahun 2021 mendatang melalui usulan Musrenbang tahun ini.
“Kita sediakan kurang lebih 200 Miliar. Anggaran sebesar itu dialokasikan pada usulan Musrenbang yang masuk ranking pertama,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Susan Hadji Ali menambahkan, usai Musrenbang Kecamatan, selanjutnya masing-masing OPD akan melakukan verifikasi di lapangan. “OPD diberikan waktu dua Minggu untuk melakukan verifikasi di lapangan terkait usulan pada Musrenbang,” tandasnya. (*)
