TOTABUAN.CO BOLMONG – Reses DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) masa sidang pertama tahun angaran 2020 bukan hanya dibanjiri usulan infrastruktur, tetapi usulan soal kekurangan guru.
Salah satunya Reses DPRD di Dapil 6 Kecamatan Dumoga Barat yang dilaksanakan Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling. Reses itu dilaksanakan Desa Makaruo Kamis 20 Februari 2020.
Kepala Sekolah Dasar Desa Uuwan Mareike Lumenon yang hadir di reses itu, mengusulkan agar ada penambahan guru di sekolah yang dipimpinnya.
“Kalau bisa ada penambahan guru lagi pak. Jumlah guru kelas kita hanya dua orang,” ucapnya saat hadir di forum itu.
Dia mengatakan, masih ada empat guru kelas yang kosong dan butuh perhatian. “Mohon Bapak Ketua DPRD, kiranya ini menjadi perhatian,” ucapnya.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengaku, jika masih terjadi kekurangsn guru di Bolmong baik itu SD dan SMP. Menurutnya, kekurangan guru bukan hanya terjadi di Bolmong, tetapi terjadi hampir di semua daerah.
Dia berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi teknis.
“DPRD akan berkordinasi dengan instansi terkait. Bagaimana mengatasi kekurangan guru sambil menunggu hasil tes CPNS,” ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Bolmong Renty Mokoginta juga tak menamik jika di Bolmong masih terjadi kekurangan guru. Dia mengatakan, saat ini guru sangat dibutuhkan di Bolmong untuk disebar disekolah yang tersebar di pelosok desa. Sebab meski telah diusulkan, namun kuota guru yang diberikan masih terbatas.
“Tahun ini Bolmong hanya mendapat jatah kuota 130 lewat seleksi CPNS. Itu terdiri dari guru SD dan SMP,” tuturnya.
Dari hasil analisis kebutuhan guru di Bolmong kurang lebih 363 guru yang dibutuhkan. Namun kuota yang didapat Bolmong pada tes CPNS hanya 130 .
“Jadi memang masih kekurangan. Tapi kita upayakan untuk diisi dengan guru kontrak yang bersertifkat,” kata Renty.
Selain persoalan sumber daya manusia, tahun ini pemerintah telah menyiapkan kurang lebih 14 miliar untuk pembangunan gedung baru serta ruang kelas baru (RKB). Dana itu bersumber lewat dana alokasi khusus (DAK).
“Tinggal menunggu usulan dari Musrenbang dan pokok pikiran DPRD,” katanya. (*)
